WNI Asal Cianjur Terbebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 10:26 WIB
Ilustrasi Kasus Yusman Telaumbanua
Foto ilustrasi hukuman mati. (Edi Wahyono/detikcom)

Awal Mula Kasus Adewinda

Sebelumnya, diketahui bahwa Adewinda ditahan oleh Kepolisian Distrik Aziziah, Riyadh, sejak 3 Juni 2019 atas tuduhan membunuh anak perempuan majikan berusia 15 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam tuduhan itu, Adewinda disebut memukul berkali-kali bagian kepala sang anak hingga meninggal dunia. Pengadilan juga memutuskan bahwa Adewinda terbukti melakukan pembunuhan.

Ketika melakukan perbuatan tersebut, Adewinda sendiri diduga sedang mengalami depresi karena selama 5 tahun terakhir dikurung berdua dengan korban dalam suatu ruangan dan tidak mendapatkan akses dunia luar. Hal ini oleh KBRI Riyadh dilihat sebagai salah satu celah penting untuk membebaskan Adewinda dari hukuman mati.

Pernyataan 'tanazul' (pembatalan tuntutan qisas) oleh orang tua korban tidak lepas dari upaya pendampingan intensif yang dilakukan KBRI Riyadh, termasuk pendekatan persuasif kepada orang tua korban, guna meyakinkan bahwa kejadian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesalahan dan tanggungjawabnya akibat mengurung Adewinda dan anaknya selama bertahun-tahun.

Proses pendampingan kasus ini tidak melibatkan jasa pengacara sama sekali. Selain melihat celah hukum di atas dan tingginya tawaran biaya jasa pengacara yang masuk ke KBRI (salah satu pengacara menawarkan jasanya dengan biaya mencapai SAR 500.000 atau sekitar Rp 1,8 miliar), KBRI sejak awal yakin bahwa kesepakatan tanazul (pencabutan tuntutan hukuman mati) dapat tercapai tanpa uang diyat atau dengan diyat yang jumlahnya tidak sebesar biaya jasa pengacara.

Sejak tahun pertama Dubes Agus Maftuh di awal 2016 hingga 2021, tercatat sekurangnya 10 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati atas berbagai tuduhan yang beragam mulai pembunuhan, kasus sihir, dan kasus-kasus berat yang masuk kategori HPC (High Profile Case).

Salah satu yang paling fenomenal adalah upaya pembebasan Eti Toyib Anwar di tahun 2019 melalui penggalangan uang tebusan (diyat) dari para donatur di Indonesia untuk membayar uang diyat sebesar SAR 4 juta (Rp 15,5 miliar).

Ketika menangani kasus-kasus berat, KBRI Riyadh secara intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi, bahkan sampai level tertinggi, yaitu Kantor Raja Salman (Diwan Malaki atau Royal Court), untuk meminta kemudahan dalam melakukan pendekatan dengan para ahli waris korban sebagai pemegang dan pemilik hak qisas dalam kasus pembunuhan.


(rdp/fjp)