MAKI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Harus Diaktifkan Hari Ini!

Isal Mawardi - detikNews
Rabu, 19 Mei 2021 08:06 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut KPK mesti bertindak seusai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak meloloskan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. MAKI meminta KPK mengaktifkan segera 75 pegawai tersebut.

"75 orang ini harus diaktifkan mulai besok (hari ini) karena mereka memang tidak ada persoalan apa pun dan memang harus menjalankan tugasnya," ujar koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat pesan suara kepada detikcom, Selasa (18/5/2021).

"Wajib diaktifkan kembali, harus diaktifkan kembali," tegas Boyamin.

Apalagi, sambung Boyamin, 75 pegawai tersebut masih digaji negara sehingga para pegawai KPK itu mesti segera bekerja dan menjalankan tugasnya.

Boyamin mengatakan para pimpinan KPK sangat perlu dilaporkan ke dewas. Hal itu karena pimpinan KPK, nilai Boyamin, tidak bertanggung jawab.

"Jadi sangat layak jika ini dilaporkan ke dewan pengawas KPK karena dalam kode etik itu ada yang namanya integritas, nah integritas pemimpin itu salah satunya adalah kesesuaian omongan dan tindakan dan juga omongan berikutnya," kata Boyamin.

Gedung baru KPKGedung Baru KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Menurut Boyamin, patut diduga pimpinan KPK ini melakukan pelanggaran. Karena pimpinan KPK diduga menghalang-halangi penegakan hukum.

"Pimpinan KPK dapat diduga melakukan pelanggaran yaitu menghalang-halangi penegakan hukum sesuai Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan juga Pasal 421 KUHP bahwa menghalangi penyelidikan, menghalangi penegakan hukum sehingga ini bisa jauh konsekuensinya," jelas Boyamin.

"Kalau ini tidak segera diaktifkan besok (hari ini) misalnya, ini patut diduga menghalang-halangi penegakan hukum maka kasus-kasus perkara besar jadi terbengkalai. Bisa diduga dalam kategori menghalangi penyelidikan dan penegakan hukum," lanjutnya.

KPK akan segera memiliki gedung baru yang kini proses pembangunannya sudah masuk ke tahap akhir. Gedung KPK yang baru, sengaja dibangun dengan warna merah putih, sebagai simbol KPK milik Indonesia. Hasan AlhabshyGedung KPK (Hasan Alhabshy/detikcom)

Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK. Para pimpinan itu dilaporkan karena diduga melanggar kode etik.

"Semua pimpinan karena sebagaimana kita ketahui SK 652 yang ditandatangani oleh Bapak Firli Bahuri dan kita berpikiran itu kolektif kolegial sehingga semua pimpinan kami laporkan," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang juga kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021).

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Di awal, Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu.

Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi dalam siaran virtual YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Simak juga 'Busyro Muqoddas Kaitkan Polemik TWK KPK dengan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]

(isa/mae)