Waket MPR Sebut Kini Pancasila Harus Diperkuat, Bukan Dipertentangkan

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 22:03 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyebut kini saatnya masyarakat Indonesia memperkuat ideologi yang dimiliki bangsa ini, yaitu Pancasila dan bukan saatnya untuk mempertentangkannya. Sebab Pancasila bisa dijadikan dasar menghadapi berbagai tantangan saat ini.

"Pancasila sebagai pilar utama ideologi bangsa sudah membuktikan mampu menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di masa lalu dan saya yakin nilai-nilai Pancasila masih relevan saat ini hingga masa datang," kata Rerie, sapaan akrab, dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).

Hal itu diungkapkannya dalam acara Ceramah Pakar secara daring berjudul Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dengan Memperhatikan Potensi Kearifan Lokal dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Tahun 2021, Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Menurut Rerie, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai asas dalam bernegara, tetapi harus bisa sebagai dasar berperilaku dalam keseharian sebagai anak bangsa. Oleh karena itu, sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila harus benar-benar dipahami tanpa harus mempertentangkannya lagi yang malah berpotensi menciptakan konflik.

"Di era globalisasi yang tanpa batas, ketaatan kita dalam melaksanakan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki, seperti nilai-nilai persatuan, pluralisme dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, akan memperkuat jati diri anak bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyebut dalam kehidupan bernegara, para pemangku kepentingan dan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan dan etika yang harus dijalani dan ditaati. Sehingga saat menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini, para pejabat publik harus bisa menyerap berbagai persoalan yang terjadi untuk dijadikan salah satu dasar dalam menghasilkan solusi yang diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat.

"Dalam proses menyerap berbagai persoalan di tengah masyarakat, proses dialog yang konstruktif didasari nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan harus dilakukan, sehingga para pemangku kepentingan bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

(akn/ega)