Cegah Kenaikan COVID Usai Lebaran, PPKM Mikro DKI Kembali Diperpanjang

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 22:15 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Foto: Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 31 Mei 2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini demi mengantisipasi lonjakan kasus aktif COVID-19 setelah Lebaran 2021.

Aturan mengenai perpanjangan PPKM Mikro ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 615 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2021.

"Meskipun pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan melakukan penyekatan, tapi kami tetap mewaspadai adanya potensi klaster hasil dari bepergian ini," ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Diketahui, dalam dua minggu belakangan ini kasus aktif COVID-19 di Jakarta cenderung fluktuatif. Di mana ada peningkatan kasus aktif dari 7.039 pada tanggal 3 Mei 2021 menjadi 7.266 pada tanggal 15 Mei 2021 sebelumnya, akhirnya turun menjadi 7.146 pada tanggal 16 Mei 2021.

"Memang ada penurunan sebesar 120 kasus dari periode tanggal 15-16 Mei 2021. Namun, kami akan tetap waspada terjadinya peningkatan kasus pada dua minggu ke depan, terlebih periode ini merupakan periode setelah Idulfitri," kata Widyastuti.

Dia memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta telah siap jika nantinya ada penambahan kasus aktif COVID-19 pasca-Lebaran. Dinkes DKI Jakarta telah menyiapkan sebanyak 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU.

"Dari kapasitas tersebut, tingkat keterisiannya juga tergolong masih dapat dikendalikan, di mana tempat tidur isolasi telah terisi 1.724 atau 26% dan ICU terisi 338 pasien atau 34%. Artinya, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU masih di atas 50%," ucapnya.

Selain itu, Widyastuti terus memantau dan mewaspadai adanya klaster mudik. Terlebih, mobilitas warga Jakarta sangat meningkat pada saat pelarangan mudik lebaran.

"Mayoritas penduduk menggunakan mobil pribadi, sehingga akan membutuhkan bantuan informasi dari RT/RW, serta kader untuk identifikasi pelaku mudik. Perlu juga antisipasi jalur bus dan travel," kata Widyastuti.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan double screening bagi warga DKI Jakarta yang mulai kembali ke Jakarta dari kampung halaman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut screening bukan berarti melarang masyarakat masuk ke Jakarta.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta. Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021).

Kemudian, dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah sebelumnya sudah menganjurkan untuk tidak bekerja di kantor (WFO). Selanjutnya, sebelum warga masuk ke Jakarta, pemerintah akan melakukan screening secara ketat.

"Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta tapi melakukan screening, pengetesan untuk melakukan pendeteksi agar warga Jakarta yang tidak bepergian, yang mentaati anjuran mereka terlindung," ucap Anies.



Simak Video "Pelaksanaan PPKM Bisa Rem Sejumlah Kasus Aktif Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(knv/knv)