Polri Jelaskan Capaian 100 Hari Kinerja Kapolri Mulai Restorative Justice-VP

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 20:21 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (dok Humas Polri)
Jakarta -

Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menjalani 100 hari kerjanya sebagai Kapolri pada 8 Mei 2021 sejak dilantik pada 29 Januari 2021. Ada 16 program yang menjadi prioritas Sigit.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankan dalam 100 hari ini. Pertama, ada program pembuatan rumah untuk anggota Polri.

"Jadi, dari yang pertama berkaitan dengan program perumahan yaitu memang kendala yang dihadapi selama ini adalah rumah untuk anggota Polri. Dengan harapan, kalau sudah terpenuhi perumahan itu, maka anggota ini dalam melaksanakan tugas itu tidak mungkin kembali untuk mencari tempat tinggal," ujar Argo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (17/5/2021).

"Ini memang saat ini Polri sudah menghadap bank pemerintah. jadi untuk melakukan program memiliki rumah anggota Polri baik di tingkat Mabes Polri ataupun Polda. Itu sudah ada 34 Polda yang sudah menghadap beberapa bank pemerintah," sambungnya.

Argo menyatakan ada beberapa anggota yang sudah ditawarkan. Rencananya, ada sekitar 10 ribu rumah yang akan diluncurkan. Program rumah oleh Kapolri itu, kata Argo, diharapkan bisa mengurangi kebutuhan personel Polri.

"Kemudian di bidang kesehatan bahwa Polri sudah menyediakan ada 1.542 ruang isolasi COVID-19 dan 134 ruang ICU pada 52 rumah sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia. Dari kesehatan juga sudah me-launching aplikasi e-Yankes untuk me-monitoring kesehatan anggota secara real time. Jadi ini program Bapak Kapolri berkaitan dengan kesehatan anggota," terang Argo.

Selanjutnya, ada program berkaitan dengan karir anggota Polri. Argo mengatakan ada metode penilaian kinerja terhadap setiap anggota sehingga mutasi sudah tersistem.

"Ini tentunya bahwa penempatan mutasi anggota itu juga ada kewenangan yang dilakukan Kasatker daripada masing-masing yang ada di kepolisian. Tentunya diajak para Kasatker ini untuk melakukan suatu penialaian. Ada penilaian-penilaian yang sudah dibentuk, sudah tersistem oleh SDM Polri. Tentunya ini harus dilakukan oleh setiap anggota. Seandainya nanti tidak terpenuhi, nanti di sistem itu akan tidak keluar," paparnya.

Setelah itu, masih kata Argo, ada program yang berkaitan dengan sinergi TNI-Polri. Setidaknya ada 356 kegiatan bersama yang dilakukan TNI-Polri dalam penanganan bencana alam dan karhutla yang tersebar di 34 polda.

"Dan juga ada kegiatan patroli gabungan itu. Ada 967 dan kemudian juga ada penegakan prokes COVID-19 yang dilakukan oleh 3 pilar. Jadi ini berkaitan dengan PPKM mikro, itu sudah dilakukan oleh kepolisian," katanya.

"Kemudian TNI dan dari pemerintahan daerah. Ini saat ini kita bahu-membahu dan harapan bahwa COVID-19 bisa segera tuntas bisa kita tangani," tambah Argo.

Khusus untuk meminimalkan konflik masyarakat, Argo menerangkan ada beberapa yang sudah dilakukan Polri berkaitan dengan meminimalkan konflik masyarakat. Contohnya dengan membuat aplikasi SIM yang tersebar di 12 Polda.

Dia memastikan akan terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, dasar yang sudah diletakkan Polri bisa berkembang dan semakin bertambah. Bahkan, ada aplikasi lain, seperti aplikasi BPKP, yang tersebar di 18 polda, aplikasi STNK di 16 polda, dan aplikasi laka lantas di 2 polda.

"Dan ada kemarin aplikasi SINAR yang kemarin sudah di-launching oleh direktorat lalu lintas, itu jumlah pendaftar sudah sebanyak 12.456. Ini kurun waktu 13 April sampai dengan 16 Mei. Ini meningkat. Kemudian produksi sim ini sudah 9.141. Dan kemudian, ada laporan-laporan PNPB sudah kita kirim ke kas negara. Mulai dari perpanjangan SIM A, maupun perpanjangan SIM C untuk kurun waktu 15 April-16 April. Untuk SIM A ini ada 265.600.000 PNPB sudah kita kirim ke kas negara. Kemudian SIM C, perpanjangan ada 436.575.000," ungkap Argo.

"Kemudian untuk perekrutan Bhabinkamtibmas yang belum ada, itu di tahun 2021 kita sudah meningkatkan ada tambahan dari tahun sebelumnya itu ada 873 orang. Yang memang belum semua desa di seluruh Indonesia itu ada Bhabinkamtibmas. Untuk sekarang ini masih ada 42 ribu sekian untuk Bhabinkabtimbas. Sedangkan kalau kita lihat untuk berapa jumlah desanya, masih sangat kurang," keluhnya.

Simak selengkapnya soal virtual police dan restorative justice di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2