Anggota DPR Apresiasi Jokowi, Jangan Ada Pegawai KPK Disingkirkan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 17:15 WIB
Presiden Jokowi
Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan. Legislator hukum di Senayan setuju dengan Jokowi bahwa jangan sampai ada pegawai KPK yang disingkirkan.

"Secara garis besar kita sepakat dengan sikap Bapak Presiden. Intinya jangan sampai ada yang disingkirkan tetapi jangan ada juga yang disudutkan seolah ingin merusak KPK," kata anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Habiburokhman meyakini seluruh insan KPK berkomitmen memberantas korupsi. Waketum Gerindra ini mengatakan masih ada aturan yang bisa mewadahi 75 pegawai KPK ini.

"Kami yakin 75 orang tersebut maupun pimpinan KPK punya komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak celah dalam UU KPK, PP 41 /2020 atau Perkom 1/2021 untuk mengakomodir 75 orang itu," ujarnya.

Sementara itu, rekan satu komisi Habiburokhman, Arsul Sani, pun mengatakan apa yang diungkap Jokowi sejalan dengan komitmen UU KPK. Yakni, UU KPK tak dijadikan alat untuk memberhentikan pegawai KPK.

"Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu sudah sesuai dengan komitmen pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah. Sebagai anggota DPR periode lalu yang menjadi anggota Panja RUU Perubahan UU KPK, saya tahu dan memahami bahwa komitmen kedua rumpun kekuasaan pembentukan UU itu adalah tidak menggunakan UU yang dihasilkan yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 untuk memberhentikan atau mengurangi pegawai KPK," ucapnya.

"Kalaupun berkurang, maka itu terjadinya karena ada pegawai yang mundur karena misalnya tidak mau menjadi ASN, bukan 'dimundurkan' dengan memanfaatkan persyaratan perundang-undangan yang kebetulan dianggap tidak bisa terpenuhi," sambungnya.

Niat UU KPK itu menurut Arsul bisa mengakomodasi pegawai KPK yang tak lulus syarat alih status menjadi ASN. Pegawai KPK diberi kesempatan, bukan langsung diberhentikan.

"Semangat pembentuk UU tersebut adalah jika dalam proses alih status ada pegawai yang dinilai tidak memenuhi persyaratan tertentu, maka diberi kesempatan terlebih dahulu agar bisa memenuhi persyaratan tersebut, bukan langsung diberhentikan," imbuhnya.

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN. Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Simak Video "Jokowi: Proses Alih Status Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK":

[Gambas:Video 20detik]




(rfs/gbr)