Dipecat PKS, Anggota DPRD Sumut Melawan dan Menang Bak Fahri Hamzah

Tim detikcom - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 10:38 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi pengadilan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mara Jaksa Harahap, dipecat PKS dari partai dan telah diajukan untuk diganti dari DPRD Sumut. Mara yang tak terima melawan dan menang di pengadilan seperti yang pernah dialami eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dilihat detikcom dari situs SIPP PN Medan, Senin (17/5/2021), gugatan itu sudah diajukan sejak 25 November 2020 dengan nomor perkara 787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn.

Penggugat adalah Mara Jaksa Harahap. Sementara pihak tergugat I adalah Majelis Tahkim PKS cq Dr Hidayat Nur Wahid, tergugat II DPP PKS cq Abdul Muiz Saadih sekalu Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS, tergugat III Dewan Syariah Wilayah PKS Sumut, Cq Usman Ja'far selaku Ketua Dewan Syariah PKS Sumut, dan tergugat IV DPW PKS Sumut cq Hariyanto selaku Ketua DPW PKS Sumut.

Berikut ini petitum gugatannya:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Majelis tahkim PKS), dan Tergugat IV (DPW PKS Sumut) yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

3. Memerintahkan Tergugat IV (DPW PKS Sumut) untuk menghentikan semua Proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat III Nomor: 01/IV/Perk.MS/DSW/PKS-SU/2019 tertanggal 28 April 2019 tentang Penurunan Status Keanggotaan dari Dewasa menjadi Pemula;

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I (Majelis Tahkim PKS) terkait proses pemeriksaan dan persidangan Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat I Nomor: 8/PUT/MT-PKS/2020, tertanggal 16 September 2020 tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan sekaligus dilakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024;

6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IV nomor: 102/K/PMH/AB-PKS/1442 tertanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara asal PKS;

Anggota DPRD Sumut F-PKS Mara Jaksa Harahap (dok. DPRD Sumut)Anggota DPRD Sumut F-PKS Mara Jaksa Harahap (Dok. DPRD Sumut)

7. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Putusan Nomor: 01/IV/Perk.MS/DSW/ PKS-SU/2019 tertanggal 28 April 2019 tentang Penurunan Status Keanggotaan dari Dewasa menjadi Pemula;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk Mencabut Putusan Nomor: 8/PUT/MT-PKS/2020 tentang Pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 16 September 2020;

Lihat juga video 'PKS dan Fadli Zon Kritik Anies soal Larangan Ziarah':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2