Larangan Mudik Diklaim Efektif Kurangi Mobilitas Warga hingga 10%

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 15 Mei 2021 15:30 WIB
Jelang hari raya Idul Fitri pemudik mulai mencari jalur-jalur aman termasuk jalan pintas guna menghindari penyekatan.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai peniadaan mudik cukup efektif turunkan mobilitas masyarakat. Adapun hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah pemudik dibandingkan tahun lalu usai dilakukan beberapa penyekatan.

Di samping itu, Airlangga juga mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia cenderung terkendali. Ia menyebut dari kasus terkonfirmasi terdapat 2.633 kasus dengan kasus aktif 5,4%, kesembuhan 91,8% dan meninggal 2,8%.

"Walaupun angkanya relatif terkendali namun perlu tetap diwaspadai dan penyekatan yang dilakukan terbukti 'lebih efektif' dari tahun lalu," ujarnya dalam acara Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran secara virtual, Sabtu (15/5/2021).

"Data dari Pak Menhub dari data awal dikatakan yang mudik (diprediksi) sekitar 17 juta, namun dengan operasi ketupat dan penyekatan data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan adanya larangan mudik memang berdampak mengurangi mobilitas masyarakat. Bahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub, larangan mudik dapat mengurangi tingkat keinginan mudik masyarakat dari 33 persen turun menjadi 7 persen.

"Jika ditanya mitigasi dan antisipasi kita bisa lihat dari survei bahwa kecenderungan masyarakat itu kalau dibiarkan (mudik) maka 33 persen mereka akan mudik. Kalau akan dilarang (mudik), turun menjadi 11 persen. Pada saat pelarangan (mudik) dan kampanye sudah dilakukan, turun lagi jadi 7 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut Budi menyampaikan larangan mudik juga mengurangi mobilitas masyarakat hingga 10 persen baik di sektor udara, laut, maupun kereta api. Ke depan, Budi mengungkapkan pihaknya juga akan terus melakukan survei dan koordinasi terkait pergerakan masyarakat selama mudik hingga pasca mudik.

"Tapi akumulasi dari pergerakan ini kurang lebih 55 persen dari hari pra (mudik) sampai peniadaan (mudik). Oleh karena itu, kami secara konsisten akan melakukan survei bagaimana pergerakannya dan secara efektif kami melakukan testing antigen," ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo pun meminta agar para Satgas COVID-19 daerah dapat bekerja sama agar tidak terjadi teori ping pong selama periode mudik, khususnya di Jawa dan Sumatera.

Adapun teori ping pong merupakan ibarat kenaikan kasus aktif yang hanya berpindah dari Jawa ke Sumatera sebelum Lebaran dan kembali lagi ke Jawa pasca Lebaran.

"Kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat kita harapkan bisa terlaksana. Dan juga bantuan dan dukungan dari komponen masyarakat untuk saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan," paparnya.

"Sumatera mengalami tren kenaikan selama 1 bulan terakhir. Sementara Jawa relatif landai. Kami tidak ingin teori ping pong terjadi. Oleh karenanya upaya pemerintah untuk melakukan penyekatan diharapkan dapat berhasil," pungkasnya.

(akn/ega)