Suara Mahasiswa

Pemuda OKI Minta RI Desak DK PBB Redakan Ketegangan Palestina-Israel

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 14 Mei 2021 21:41 WIB
Dukungan Warga Dunia untuk Palestina
Ilustrasi Bendera Palestina (AP/Dita Alangkara)
Jakarta -

Konflik Israel versus Palestina mengakibatkan ratusan korban jiwa. Organisasi Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia mendukung pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk meredakan ketegangan di Palestina.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar segera melakukan rapat Dewan Keamanan PBB untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) OIC Youth Indonesia, Bintang Wahyu Saputra, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/5/2021).

Dia mengatakan ketegangan yang terjadi lebih disebabkan oleh tidak adanya kebebasan beragama dan melaksanakan ibadah di wilayah Masjidil Aqsa.

Menurut Bintang, tindakan tersebut sudah sangat keterlaluan. Karena sejatinya, merupakan kewajiban bagi seluruh umat beragama untuk memberikan rasa keamanan dan ia mengecam tindakan tentara Israel yang tidak memberikan kebebasan beragama.

"Untuk itu, kami mendukung Dewan Keamanan PBB untuk bersikap tegas, khususnya dalam ranah kebebasan beragama pelanggaran ham dan perdamaian dunia. Juga, kami memaksa Amerika Serikat yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui rapat Dewan Keamanan demi mewujudkan perdamaian dunia," ujar Bintang.

Ini merupakan momentum bagi pemerintah Indonesia untuk ikut mendesak Amerika Serikat (AS) agar segera menyetujui rapat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengakhiri krisis antara Israel dan Palestina.

"Sebagai negara tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memiliki hak bicara dalam Dewan Keamanan PBB. Hak bicara tersebut harus digunakan mendesak Amerika Serikat agar segera menyetujui rapat Dewan Keamanan. Tak hanya itu, Indonesia harus lebih proaktif lagi untuk menyuarakan perdamaian di dunia karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cinta bangsa serta negara," tutur Bintang.

DK PBB telah menggelar pertemuan darurat untuk kedua kalinya pada Rabu (12/5) kemarin, waktu setempat guna membahas konflik Palestina dan Israel. Namun pertemuan darurat itu tidak menghasilkan pernyataan bersama.

Dilansir AFP, Kamis (13/5), pertemuan darurat itu sebelumnya digelar tertutup pada Senin dan Rabu kemarin. Menurut beberapa sumber, 14 dari 15 anggota Dewan mendukung adopsi deklarasi bersama untuk mengurangi ketegangan. Namun AS yang merupakan sekutu dekat Israel menentang hal itu.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia terus berupaya di semua lini untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Salah satunya lewat komite yang ada di PBB.

"Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian. Sebagai catatan, komite ini ada di majelis umum PBB yang dibentuk tahun 1975 yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini Indonesia adalah satu negara anggota biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini," ujar Retno, Rabu (12/5).

(dnu/dnu)