Cerita Pilu Nakes: Insentif Belum Cair Hingga Pemotongan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 12 Mei 2021 10:48 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri (APD) saat uji rapid test COVID-19 masal di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (4/6/2020). Kementerian Keuangan menyatakan hingga kini belum mengantongi data tenaga kesehatan (Nakes) dari pemerintah daerah yang menangani COVID-19, sehingga insentif untuk tenaga medis belum bisa dicairkan. ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz
Ilustrasi nakes (Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro)
Jakarta -

Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia mengungkap banyak tenaga kesehatan (nakes) yang belum menerima insentif. Selain itu, ada juga nakes yang sudah menerima insentif namun besarannya dipotong.

Hal itu terungkap lewat keterangan tertulis dari Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia seperti dikutip, Rabu (12/5/2021). Pada 5 Mei lalu, Jaringan Nakes Indonesia menyampaikan kabar memprihatinkan kepada LaporCOVID-19 terkait insentif relawan nakes RSDC Wisma Atlet yang belum dibayar sejak Desember 2020 hingga April 2021. Bahkan beberapa nakes disebut belum menerima insentif sejak November 2020.

"Artinya, mereka bekerja tanpa upah sama sekali di tengah tingginya risiko infeksi. Padahal, sebagian tenaga kesehatan ini tidak bisa bekerja di tempat lain selama menjadi relawan. Selama itu pula nakes di RSDC Wisma Atlet bertahan hidup dengan konsumsi dari Wisma Atlet dan donasi dari sejumlah pihak. Meski berstatus sebagai relawan, mereka mendapatkan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI," demikian keterangan tertulis dari Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia yang terdiri dari Kantor LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Lokataru Foundation, dan LaporCovid-19.

Pada 7 Mei, relawan nakes berencana menggelar konferensi pers untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus hasil survei tentang insentif nakes. Namun konferensi pers ini batal digelar karena mereka mendapatkan sejumlah tekanan.

"Tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan mereka menandatangani dokumen penerimaan insentif di bawah tekanan. Ancaman terhadap mereka sebenarnya juga kerap kali terjadi sebelum ini. Padahal niat baik mereka harusnya disambut baik, dan negara harus melindungi mereka sebagai tenaga kesehatan, pekerja, dan warga negara yang baik," lanjut keterangan tertulis Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia.

Menurut data Jaringan Nakes Indonesia per 10 Mei 2021, kurang lebih ada 1.500 perawat yang belum menerima insentif November-Desember 2020. Sedangkan pada Januari 2021, sekitar 400 perawat yang belum menerima insentif.

"Permasalahan ini diperparah ketika nakes terpaksa bungkam untuk menyuarakan permasalahan insentif karena tekanan dari beberapa pihak, sehingga nakes tidak berani menyampaikan pendapat maupun keluhan atas hak insentifnya. Sistem kerja nakes selama pandemi di Wisma Atlet, harus tinggal di dalam wisma dan dikontrol oleh militer dan Polri dimana kontrak mereka juga diperpanjang secara otomatis setiap bulan. Nakes juga mengalami kegamangan apabila berhenti bertugas, dikhawatirkan tunggakan insentif tidak dicairkan," kata Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia.

Hal itu dialami oleh salah seorang relawan nakes dari Jaringan Nakes Indonesia yang terpaksa diberhentikan pada 10 Mei. Dia diberhentikan setelah menyuarakan haknya sebagai relawan sebelum tunggakannya dibayarkan.

Berdasarkan data dari LaporCovid-19, ada 3.484 nakes yang belum menerima insentif sejak 8 Januari hingga 6 Mei 2021. Koalisi menyoroti menyoroti mengenai mekanisme pembayaran insentif sejak terbitnya peraturan terbaru Keputusan Menkes HK.01.07/MENKES/4239/2021.

"Persoalan terbesar yang ditemukan adalah distribusi jumlah insentif yang tidak teratur atau tidak dilakukan secara reguler, sehingga distribusi terhenti mendadak tanpa tahu kapan insentif kembali didistribusikan. Tidak hanya itu, mereka juga kerap mendapati adanya pemotongan dari faskes tanpa adanya persetujuan/kontrak yang membuat mereka menerima insentif kurang dari semestinya," imbuh Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia.

Koalisi juga menyampaikan salah satu pengakuan dari tenaga kesehatan yang mendapatkan pemotongan insentif. Pengakuannya sebagai berikut:

"Sebagai perawat di ruang isolasi COVID-19, saya hanya mendapat insentif Rp 3 juta yang seharusnya menerima Rp 7,5 juta. Pemotongan insentif ini sudah terjadi sejak awal pencairan insentif dari Kemenkes. [terkait pemotongan insentif ini] Saya belum bisa memastikan berapa kawan-kawan saya yang terkena imbasnya, karena tidak ada transparansinya. Di RS kami ada penerima insentif sekitar 60 orang yang terdiri dari perawat, dokter umum dan DPJP. Kemungkinan untuk yang DPJP disalurkan penuh karena kalau insentif DPJP dipotong akan bersuara, sedangkan kami mau bersuara imbasnya juga di kami juga. Yang jelas, untuk pemotongan itu terakhir di bulan September 2020, kabarnya sudah masuk ke rekening RS tapi ada rencana pemotongan insentif untuk pencairan bulan November-Desember 2020. Sedangkan untuk bulan Januari-April 2021, saya masih belum mendapatkan kabar selanjutnya."

Atas hal itu, Koalisi Warga untuk Keadilan Tenaga Kesehatan Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:

1. Segera mencairkan dan memberikan dana insentif kepada para nakes yang bertugas melayani perawatan pasien Covid-19, terutama mereka yang bertugas di RSDC Wisma Atlet dan RSDC lainnya sebelum pertengahan Mei 2021
2. Memenuhi semua kewajiban sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab untuk memberikan hak insentif dan santunan kepada nakes sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan insentif bagi nakes yang tidak bekerja pada fasilitas layanan kesehatan yang dikategorikan menurut KMK HK.01.07/MENKES/4239/2021 namun terinfeksi dan menderita Covid-19.
4. Menghentikan semua pencitraan bahwa dana insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan sudah dicairkan, padahal kenyataan di lapangan masih banyak nakes yang belum menerima. Kami mengecam keras tindakan sewenang-wenang dan segala bentuk tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, serta mendesak Bapak Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Kementerian Kesehatan untuk segera mengambil langkah yang tepat dalam melindungi hak tenaga kesehatan dan mencegah adanya upaya-upaya kekerasan kepada tenaga kesehatan sebagai bukti adanya ketegasan dalam melindungi tenaga kesehatan yang telah mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan.

Simak juga video 'Kriteria Nakes Penerima Insentif Penanganan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3