OTT Bupati Nganjuk, Kolaborasi Pertama KPK-Polri Tangkap Kepala Daerah

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 11:11 WIB
Bareskrim Polri
Jumpa pers di Mabes Polri soal OTT Bupati Nganjuk (Foto: Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Jakarta -

Kasus jual-beli jabatan yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat akhirnya ditangani Bareskrim Polri meski awalnya dari operasi tangkap tangan (OTT) bersama KPK. Kolaborasi ini disebut yang perdana bagi 2 penegak hukum itu dalam urusan penangkapan terhadap kepala daerah.

"Saya rasa ini adalah suatu sinergitas koordinasi yang baru pertama yang kita sama-sama KPK dan Kepolisian melakukan suatu penangkapan terhadap kepala daerah," ujar Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono selaku Kadiv Humas Polri dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (11/5/2021).

Total ada 7 tersangka yang dijerat:
1. Novi Rahman Hidayat (NRH) selaku Bupati Nganjuk;
2. Dupriono (DR) selaku Camat Pace;
3. Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro;
4. Haryanto (HY) selaku Camat Berbek;
5. Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret;
6. Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro; dan
7. M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Bareskrim PolriPara tersangka ditampilkan (Foto: Kadek Melda Luxiana/detikcom)

"Peran daripada para tersangka ini yang pertama adalah Bupati Nganjuk NRH telah menerima hadiah atau janji," ucap Argo.

"Tersangka DR ini Camat Pace, ES Camat Tanjunganom, HY Camat Berbek, BS Camat Loceret, TBW mantan Camat Sukomoro. Ini yang diduga telah memberikan hadiah atau janji. Lalu MIM ini adalah ajudan Bupati Nganjuk, ini yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena dia yang menyalurkan," imbuhnya.

Para tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Bupati Novi dan ajudannya dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu barang bukti yang disita yaitu uang tunai Rp 647.900.000, 8 unit telepon seluler/ponsel, dan dokumen-dokumen lainnya. Para tersangka itu pun akan ditahan mulai hari ini.

"Para tersangka ini mulai hari ini akan kita lakukan penahanan di Bareskrim Polri," ucap Argo.

Simak video 'Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas di Rumah Bupati Nganjuk':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/tor)