Polemik Jokowi soal Bipang Ambawang Jadi Momen Promosi Kuliner Kalbar

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 13:48 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pidato mempromosikan babi panggang (bipang) Ambawang dari Kalimantan Barat (Kalbar) yang ramai diperbincangkan. Menurutnya langkah Jokowi itu sudah tepat untuk mempromosikan makanan khas Indonesia.

"Itu perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia menjadikan makanan lokal sebagai makanan favorit. Terutama kepada kaum milenial jangan lebih menggemari masakan luar daripada masakan dalam negeri. Semua negara juga melakukan hal yang sama," ujarnya saat dihubungi detikcom, Senin (10/5/2021).

"Apalagi di Indonesia masakan khas lokalnya sangat kaya rasa dan nikmat dan cukup menjadi penopang ekonomi masyarakat, tetapi masakan-masakan tersebut jarang diketahui orang banyak. Sehingga perlu dipromosikan agar usaha-usaha kuliner masyarakat Indonesia semakin maju, kuliner-kuliner tersebut juga banyak digeluti oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah," imbuhnya.

Ia yang juga berasal dari Dapil Kalbar ini mengatakan salah satu kekuatan Kalbar adalah kulinernya. Orang banyak mengenal Kalbar justru dari kulinernya seperti pisang goreng Pontianak, kwetiau sapi, choipan, ikan asam pedas, bakmi kepiting, dan sebagainya.

"Sehingga kuliner sangat efektif secara ekonomi dan untuk mempromosikan daerah. Bahkan Dian Sastro dan Nicholas Saputra sampai membuat film layar lebar yang mengangkat kekayaan kuliner Kalbar ini," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bipang biasanya disajikan dalam acara-acara besar, seperti Imlek maupun Gawai. Namun saat ini kuliner tersebut berproses menjadi makanan kuliner yang bisa disantap kapan saja dengan cita rasa khas Kalbar. Lebih umumnya Bipang dijual dalam bentuk kuliner nasi campur.

"Saat ini UMKM yang berbisnis di kuliner Bipang belum masif, tetapi dengan promosi dari Presiden langsung terkenal se-Nusantara. Dan ingat kuliner ini juga sangat menyerap banyak tenaga kerja untuk restoran, peternakan, dan multi efek lainnya," urainya.

Menurut Ketua DPP PKB ini, bipang memang punya pasar tersendiri dan tentu masyarakat Muslim tidak mengkonsumsi ini. Namun, ia mengatakan banyak kuliner Nusantara lainnya yang harus terus didorong agar naik kelas sampai ke pasar internasional, seperti rendang masakan khas Padang.

Ia berharap pemerintah harus serius mengembangkan kekayaan selera Nusantara ini. Ia juga berharap pemerintah daerah serius melakukan pembinaan, mengembangkan dan mengenalkan UMKM kuliner. Sebab setiap potensi lokal perlu dikembangkan karena memiliki multiplier efek di sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD.

"Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang hilang kerjaaan, dengan adanya pengembangan terhadap potensi daerah akan sangat membantu, dan ini bisa jadi salah satu solusi pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini," ujarnya.

"BLK-BLK (Balai Latihan Kerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan) yang banyak dibangun di berbagai daerah juga efektif bila difungsikan untuk melatih SDM lokal menjadi pelaku kuliner yang andal, baik dalam cita rasa, kebersihan, higienis, dan seni penyajian," ujarnya.

Ia menyebut masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas dalam memilah-milah mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi tidak ada masalah dengan riuhnya para netizen yang mempermasalahkan pernyataan Jokowi tersebut.

Daniel mengatakan Indonesia ini kan negara yang beragam dan masing-masing daerah punya kekhasan sendiri. Di Kalimantan Barat ada banyak jenis makanan lokal yang sangat digemari masyarakat.

"Netizen tetap lah netizen, sudah biasa memunculkan polemik. Justru ini kesempatan yang baik mengangkat kulineran UMKM Kalbar, seperti kerupuk basah, bingke, bubur pedas, cakwe, rujak singkawang, pengkang, hikeng, dan lain-lain," ujarnya.

"Jadi kita dengarkan saran yang baik dari netizen, namun di balik kekuatan kritik mereka justru sudah semakin membuat Kalbar terkenal dan dibicarakan secara nasional," pungkasnya.

(mul/ega)