Pro-Kontra SKB 3 Menteri, Syarief Hasan: Presiden Harus Mengevaluasi

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 20:35 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah memperkuat kajian sebelum membuat kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini untuk menghindari gugatan akan kebijakan pemerintah tersebut.

Ia mencontohkan seperti baru-baru ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Sumatera Barat menggugat SKB 3 Menteri, yakni Mendikbud, Menag, dan Mendagri mengenai larangan mewajibkan penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhususan agama tertentu di lingkungan sekolah dasar dan menengah.

Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusannya akhirnya mengabulkan keberatan hak uji materiil atas SK 3 Menteri tersebut. Alasan pengabulan gugatan tersebut karena SKB 3 Menteri dianggap bertentangan dengan 3 undang-undang sekaligus yang lebih tinggi dibandingkan SKB 3 Menteri.

"Presiden Jokowi harus mengevaluasi sehingga para menteri tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat dan bahkan bertentangan dengan hukum," kata Syarief dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Menurutnya kebijakan yang diambil bersama 3 menteri dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini telah menurunkan wibawa dan citra pemerintah di masyarakat.

Syarief mengatakan berbagai kebijakan seharusnya mempertimbangkan banyak hal, baik sosial, agama, dan kebudayaan. Menurutnya SKB 3 Menteri yang menyebutkan individu berhak memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan seragam dengan kekhususan agama tertentu, tidak mempertimbangkan ketiga hal tersebut.

"Pemerintah harus mempertimbangkan dari banyak sisi sehingga langkah yang diambil tidak kontraproduktif dan malah menurunkan citra Pemerintah di mata masyarakat," lanjutnya.

Menurutnya MA telah memutuskan SKB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ia juga menyebut kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Menurutnya sebelumnya kejadian serupa juga pernah terjadi, seperti kasus karhutla di Kalimantan tengah pada 2017, gugatan PERPRES No.75 Tahun 2019 menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta terkait perlambatan dan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di bulan September 2020.

Tonton juga Video: Penolakan SKB Menteri soal Seragam Sekolah di Sumbar, Ini Kata Pemprov

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)