Jilbab-Qunut Jadi Pertanyaan di Tes KPK, Kurang Jahat Apa Coba?

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 19:41 WIB
Feri Amsari
Feri Amsari (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pertanyaan nyeleneh dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik, salah satunya tentang bersediakah melepas jilbab. Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menyebut pertanyaan tersebut adalah immoral.

"Ada juga penjahat yang lebih profesional ya sistematis, bagus, bersih mainnya kita bingung mau seperti apa. Maka timbul lah pertanyaan-pertanyaan jahat. Kurang jahat apa orang bertanya kepada perempuan yang tidak memiliki anak ditanya kenapa Anda tidak memiliki anak setelah menikah itu kurang jahat apa? Itu tidak hanya immoral tapi sifat setan, orang yang tahu dia tidak boleh bertanya akan melukai perasaan orang lain tapi dia akan lakukan," kata Feri, dalam diskusi virtual, Minggu (9/5/2021)

"Lalu kurang jahat apa orang bertanya ada orang punya keyakinan agama lalu meminta orang melepaskan keyakinannya itu lalu mencoba mengkontradiksikan keyakinannya itu dengan pemahaman yang berbeda, misalnya Anda mau nggak melepas jilbab ya pasti orang beragama tidak mau buka jilbab ini konteksnya agama Islam, lalu ketika Anda tidak mau dia bilang berarti anda sangat individualistik, berarti ini sudah wawancaranya tidak bermoral, satanis, juga tidak paham prinsip agama, orang pakai jilbab itu malah tidak individual dia menghilangkan kecantikan di dalam dirinya untuk menyembah tuhannya, jadi ndak individual, dalam prinsip agama lain tentu bisa berbeda, nah dia mewawancarai seperti itu artinya jahat betul itu orang," ungkap Feri.

Ia menduga pertanyaan tersebut hanya modus saja dengan mengada-ngada alat ukurnya. Sebab ia menyebut tidak mungkin seseorang pegawai diberhentikan seketika, tetapi dicari sesuatu untuk mengupayakan keinginan tersebut.

Lebih lanjut ia juga mempertanyakan pertanyaan tak bermoral lainnya ditanyai dalam tes tersebut, misalnya pertanyaan kalau pacaran ngapain aja. Ia menduga hal tersebut tidak jelas.

"Nggak ada Bapak bangsa dan Ibu bangsa mengajarkan pertanyaan yang seperti itu. Bagi saya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengambang, yang membuat warga KPK tidak nyaman, lalu ada 2 pilihan ya mundur dari tes itu lalu mengikuti tes, tapi mengikuti kepentingan mereka, sambil mereka menilai orang warga KPK kalau mereka menjwab yaudah saya melepas jilbab saja, maka dia akan mengkategorikan orang ini bisa di atur di kemudian hari dia tidak punya prinsip," ujarnya.

Lebih lanjut Feri mengungkap Perkom tentang tes wawasan kebangsaan itu melampaui undang-undang karena tidak diatur di Undang-undang KPK no 19/2019 maupun PP tentang peralihan status KPK. Ia menyebut tes wawasan kebangsaan itu juga bertentangan dengan konstitusi misalnya Pasal 28 G, Pasal 28 I tentang setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi, melanggar Pasal 29 soal orang menyelenggarakan nilai-nilai agamanya yang dia yakini, percaya, serta melanggar Pasal 28 J tentang harus menghormati hak orang.

"Jadi kalau dilihat dari prinsip-prinsip konstitusi tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan BKN karena di dalam Perkom itu tidak bekerjasama dengan KemenPAN RB hanya dengan BKN itu melanggar prinsip konstitusi yang kita hormati bersama. Masa Perkom dan tes wawasan kebangsaan itu berani beraninya melanggar prinsip-prinsip konstitusi pasal UUD sehebat apa orang yang membuat Perkomnya," ujarnya.

Di dalam UU administrasi pemerintahan UU 30/2014, mengatur kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat kebijakan, yaitu dia tidak boleh melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, bertindak sewenang-wenang.

"Kalau dia melampaui kewenangannya yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menambah syarat dari pegawai KPK untuk menjadi ASN maka dia sudah melanggar prinsip azaz umum pemerintahan yang baik yaitu berkaitan dengan tindakan dan kebijakan yang tidak boleh melampaui kewenangannya," ujarnya.

"Jadi tidak boleh ada kewenangannya untuk mengadakan itu, lalu di buat sendiri dan juga bisa dianggap tindakan membangun tes wawasan kebangsaan ini menjadi sewenang-wenang kenapa karena pegawai KPK itu sebelum pegawai KPK kan sudah melewati tes yang luar biasa, jadi kalau bisa disandingkan itu tesnya jauh lebih rumit daripada menjadi ASN lalu lulus.

Simak Video: Tes Alih Status Pegawai KPK Dianggap Upaya Mematikan KPK

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)