Round-Up

Kekhawatiran Tak Ada Lagi OTT Kelas Menteri Jika Novel Cs Disingkirkan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 06:02 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan RI (Komjak RI) hari ini soal polemik tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus teror terhadapnya.
Foto: Penyidik Senior KPK Novel Baswedan (Ari Saputra)

Lantas, Abraham juga berpendapat ada maksud dibalik upaya menyingkirkan 75 orang pegawai KPK ini karena mereka dianggap sosok yang tidak bisa dintervensi dalam memberantas korupsi. Terlebih, kata dia, dalam 75 pegawai KPK yang tidak lulus tersebut ada sosok penyidik senior Novel Baswedan.

"Melihat dan membaca 75 orang yang dinyatakan tidak lulus, saya bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya, apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini," ungkap Abraham.

"Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu karena saya tahu persis bahwa 75 orang ini dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi, tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK," sambung dia.

Lebih jauh, Abharam mengaku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana nasib KPK jika Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lagi berada di dalam lembaga antirasuah tersebut. Dia menyimpulkan mungkin tidak akan ada lagi OTT sekelas menteri yang dilakukan KPK.

"Kalau kita lihat karakter dan sikap mereka, mereka orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan hal-hal yang sikapnya tanda kutip, mereka tegak lurus, dan tetap menjaga marwah KPK," ungkapnya.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan, apakah masih ada OTT sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang mencengangkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada," lanjut dia.

Kemudian Abharam juga menyayangkan seharusnya ketidaklulusan di TWK bukan menjadi alasan menggugurkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sebab menurutnya ada pertanyaan-pertanyaan dalam TWK yang tidak relevan dan cenderung tidak transparan.

"Dari segi aturan hasil tes wawasan kebangsaan tidak boleh menjadi satu-satunya alat untuk menggugurkan kesempatan mereka menjadi ASN. Bahwa kalau kita lihat inti dari tujuan dari tes ini kalau saya lihat kayak ada target begitu, ada target orang-orang yang tidak diluluskan, karena tesnya sendiri tidak transparan," ujarnya.

Lantas apakah KPK akan betul-betul kehilangan kekuatannya jika menyingkirkan 75 pegawainya?