Tak Batasi Pembayaran Zakat ASN, KPK Dukung Gerakan Cinta Zakat

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 18:29 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Foto: Dok. Baznas
Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dia mengatakan pihaknya mendukung Gerakan Cinta Zakat yang tidak membatasi kewajiban keagamaan seperti pembayaran zakat ASN.

Hal ini merespons pertanyaan Ketua Baznas Noor Achmad yang menyampaikan aspirasi terkait Surat Edaran KPK tentang Penyampaian Tindak Lanjut Koordinasi Pembayaran Gaji Tidak Utuh. Firli menyebut terdapat pengecualian untuk kewajiban keagamaan.

"Yang berkaitan dengan Surat Edaran KPK itu nanti bisa lakukan kajian kembali bagaimana efektivitasnya dan perlu lebih khusus disebutkan kecuali karena kewajiban agamanya atau pribadinya, tidak perlu dilaporkan. Itu perlu kita kaji lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Hal itu disampaikan Firli saat beraudiensi dengan Ketua Baznas Noor Achmad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta beberapa waktu lalu (6/5).

Selain itu, Firli menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa melalui Baznaspada PNS, Aparat TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD. Menurutnya zakat memiliki nilai yang sangat luar biasa, seperti nilai antikorupsi.

"Nilai itu sudah memikirkan hak orang dan hak kita, itu berarti (zakat) masuk kepada nilai-nilai antibudaya korupsi. Itu nilai yang sangat berarti bagi saya," lanjutnya.

Di samping itu, Firli turut mengapresiasi deretan program Baznas sebagai upaya mendorong perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.

"Saya yakin usaha yang dilakukan Baznas ini adalah penopang usaha ekonomi rakyat kecil. Dengan adanya Perpres, maka akan semakin banyak masyarakat miskin yang akan tertolong, karena begitu banyak program perekonomian dan program-proglam lain yang Baznas lakukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan KPK.

"Perpres tentang kewajiban zakat bagi ASN, TNI dan Polri itu, tentu akan meningkatkan kegotongroyongan kita menjadi bagian esensi kehidupan masyarakat Indonesia," tutur dia.

Noor menilai melalui zakat ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN, perolehan zakat akan meningkat pesat.

"Ini bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin, juga memberdayakan dan menyejahterakan umat," pungkasnya.

Lebih lanjut Noor juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem zakat. Hal ini agar tercipta sebuah alur komunikasi yang bersifat ilahiyan (ketuhanan). Dia mengatakan zakat berfungsi untuk membersihkan pemilik harta di hadapan Tuhannya.

"Ke depan kita juga akan melakukan kerja sama dengan KPK agar lebih implementatif dalam rangka transparansi, supaya Baznas juga dapat dipercaya masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih, karena UPZ KPK selama ini sudah berjalan dengan baik," tandasnya.

(akd/ega)