Lakpesdam PBNU Minta Jokowi Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 17:54 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK terus menuai kritik. Kini Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan TWK itu. Sekalian Komnas HAM juga diminta turun tangan.

"Kenyataannya, TWK kemarin terhadap 1.351 pegawai KPK justru menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia," demikian kata Lakpesdam PBNU.

Mereka menyampaikan pernyataan sikap lewat keterangan tertulis yang diteken Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad dan Sekretaris Marzuki Wahid. detikcom telah menghubungi Rumadi Ahmad untuk turut mempublikasikan pernyataan Lakpesdam PBNU mengenai TWK KPK ini.

Lakpesdam PBNU menyoroti pertanyaan TWK KPK yakni: Umur segini belum menikah? Masihkah punya hasrat? Mau nggak jadi istri kedua? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya sekolah di sekolah Islam (SDIT)? Kalau salat pakai qunut nggak? Islamnya Islam apa? Bagaimana kalau anaknya nikah beda agama? Menurut Lakpesdam PBNU, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai pertanyaan tes wawasan kebangsaan.

"Pertanyaan-pertanyaan wawancara di atas sama sekali tidak terkait dengan wawasan kebangsaan, komitmen bernegara, dan kompetensinya dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan ini ngawur, tidak profesional, dan mengarah pada ranah personal (private affairs) yang bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.'," demikian kata Lakpesdam PBNU.

Simak video 'Abraham Samad Duga Ada Skenario di Balik Tes TWK KPK':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya, mihnah era reformasi:

Selanjutnya
Halaman
1 2