Kasatpol PP DKI: Pekerja dari Wilayah Aglomerasi Tak Harus Bawa Surat Tugas

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 12:24 WIB
Kasatpol PP DKI Arifin
Kasatpol PP DKI Arifin (Ilman/detikcom)

Seperti diketahui, pemerintah telah memastikan peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan kebijakan ini sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 selama libur Hari Raya Idul Fitri.

Dalam siaran pers bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan, dijelaskan peniadaan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021. Wiku juga menyampaikan baik aturan Surat Edaran Satgas No. 13/2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan No. 13/2021 telah sejalan dan tidak ada perubahan.

"Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasan potensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga," jelas Wiku dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5).

Terkait larangan mudik, Wiku menyebut ada pengecualian di wilayah aglomerasi. Adapun layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya masih tetap dapat beroperasi.

Kegiatan operasional pada beberapa sektor esensial telah diatur melalui PPKM kab/kota dan PPKM mikro terhadap 30 provinsi yang masuk ke dalam Inmendagri No.10 Tahun 2021. Adapun tiga provinsi lainnya dikendalikan oleh melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah masing-masing.


(idh/idh)