Round-Up

Beda-beda Kepala Daerah Kala Urusan Mudik Lokal Tak Seirama

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 03:41 WIB
Larangan mudik telah diberlakukan sejak Kamis (6/5) lalu. Penyekatan pun dilakukan di sejumlah titik di kawasan Bekasi, salah satunya perbatasan Bekasi-Karawang
ilustrasi penyekatan (Foto: Rifkianto Nugroho)

Gibran Bolehkan Mudik Lokal di Solo

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih tetap memperbolehkan mudik lokal. "Nanti kami koordinasikan lagi ya. Tapi sejauh ini masih kami bolehkan," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (7/5/2021).

Dia mempertanyakan bagaimana cara menyekat batas Solo dengan daerah lain. Sebab kawasan Solo Raya memang sudah menyatu antara satu dengan lainnya.

"Karena Solo itu kecil banget kok. Masih kami bolehkan. Nanti penyekatan seperti apa kalau mudik lokal nggak diperbolehkan?" ujar dia.

Wali Kota Semarang Larang Mudik Lokal

Pemkot Semarang akan mematuhi larangan mudik lokal yang diterapkan Pemerintah Pusat.

"Kan mudik dilarang, tidak usah didiskusikan, tidak usah ditawar ikuti saja anjuran pemerintah ini. Bukan apa-apa, kita perhatikan yang lebih besar supaya tidak terjadi sebaran COVID-19 yang meluas," kata Wali Kota Semarang, saat ditemui detikcom di kantornya, Semarang, Jumat (7/5/2021).

Hendi sapaannya, mengatakan untuk memastikan hal itu ditaati oleh pegawai di lingkungan Pemkot Semarang, ada aturan bahwa pegawai yang berasal dari luar Semarang diminta tetap ada di Semarang selama masa pembelakuan larangan mudik.

"Yang kerja di Pemerintah Kota Semarang yang tinggalnya tidak di Semarang, saya bilang selama larangan mudik dia harus tetap di Semarang. Kata Pemerintah Pusat tanpa pengecualian, kalau kita ada pengecualian kan tidak elok," ujarnya.

Gubsu Pastikan Pekerja Bebas Aktivitas

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menjamin larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi tidak mengganggu mobilitas pekerja. Dia mengatakan warga yang bekerja tetap bisa beraktivitas.

"Kerjanya di sini, pulang ke Tanjung Morawa (Deli Serdang), kan boleh," ucap Edy di rumah dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (7/5/2021).

Tangerang Berlakukan SIKM

Warga yang hendak melakukan perjalanan ke luar maupun masuk ke Kota Tangerang juga wajib memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

"Jadi, jika masyarakat mau bepergian di luar wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek, itu wajib menyertakan SIKM," ujar Asisten Daerah (ASDA) I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Ivan Yudhianto dalam keterangannya yang dilansir dari website Pemkot Tangerang Kota, Kamis (6/5/2021).

"Ada empat kegiatan masyarakat yang diperbolehkan mengurus SIKM, yaitu kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang," ujarnya.

Sementara itu, masa aktif SIKM hanya berlaku untuk satu kali perjalanan saja. Warga yang akan kembali masuk ke wilayah kota Tangerang juga diminta membawa SIKM.

"Hanya satu kali, nanti kalau mau balik lagi ke sini (Kota Tangerang), wajib mengurus SIKM kembali," lanjutnya.

"Dan terkait kendaraan yang membawa logistik itu diperbolehkan keluar-masuk Kota Tangerang," sambungnya.

Bogor Tak Berlakukan SIKM

Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, Pemerintah Kota Bogor melarang kegiatan mudik di Kota Bogor. Larangan ini berlaku bagi warga yang datang dari daerah aglomerasi Jabodetabek maupun dari luar wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Peraturan menteri perhubungan nomor 13 Tahun 2021, mudik dilarang total. Semuanya, termasuk wilayah aglomerasi. Aglomerasi ini maksudnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, semuanya dilarang mudik. Jadi kami akan melakukan pengawasan secara ketat sesuai perencanaan yang telah dilakukan bersama-sama," kata Bima Arya, Jum'at (7/5/2021).

"(Kegiatan) Non mudik masih dibolehkan, apabila ada hal-hal yang mendesak, pekerjaan, tugas, darurat dan lain sebagainya. Sekali lagi yang dilarang adalah mudik. Kenapa dilarang mudik, karena mudik ini berpotensi untuk meningkatkan penularan. Termasuk silaturahmi antar keluarga yang diimbau ditunda dulu, sebaiknya melakukan virtual," imbuh Bima.

Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) tidak diberlakukan di Kota Bogor. Warga dari daerah aglomerasi masih boleh ke Kota Bogor dengan syarat memiliki kepentingan pekerjaan, tugas, sakit dan lain sebagainya.



Simak Video "Cara Ajukan SIKM Jakarta Saat Mudik Dilarang"
[Gambas:Video 20detik]

(imk/imk)