PDIP: Video Bentak Protokoler Istana Disebar untuk Hina Gubernur Maluku

Muslimin Abbas - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 13:19 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail
Gubernur Maluku Murad Ismail (Muslimin Abbas/detikcom)
Ambon -

DPD PDI Perjuangan Maluku mengeluarkan pernyataan resmi terkait video viral Gubernur Maluku Murad Ismail membentak dan memarahi protokoler Istana. PDIP Maluku menilai video itu sengaja disebar untuk menghina dan mencemarkan nama baik Murad Ismail, yang juga Ketua DPD PDIP Maluku.

"Bahwa posting-an video tentang Gubernur Maluku yang diviralkan melalui media sosial adalah tindakan yang sangat tidak beretika karena yang bersangkutan dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dengan tujuan penghinaan dan pencemaran nama baik gubernur Maluku, dan dampaknya dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat dengan Gubernur Maluku," ujar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDIP Maluku, Robert Tutuhatunewa, dalam keterangan resminya di Ambon, Jumat (7/5/2021).

Menurut Robert, video yang di-posting tersebut adalah tidak utuh dan hanya potongan tertentu dari video yang asli. Ada tujuan tertentu video itu dipotong dan disebarkan ke media sosial.

"Padahal yang sebenarnya dari video tersebut, bila ditonton secara utuh, adalah menceritakan tentang sikap Gubernur Maluku yang merasa dihalangi-halangi oleh pasukan Protokol Istana karena melarang mobil Gubernur Maluku untuk tidak boleh mendekati ke mobil Presiden Joko Widodo. Saat itu berhenti sejenak di Passo saat hendak berkunjung ke Tulehu untuk mengunjungi korban Gempa tahun 2019. Bahwa oleh karena itu, tidak ada sedikit pun Gubernur Maluku memarahi masyarakat seperti diperlihatkan dalam video tersebut," jelasnya.

Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh potongan video viral tersebut. Sebab, video itu disebar dengan dengan maksud dan tujuan tertentu.

"Yang semata-mata bertujuan untuk menarik masuk masyarakat ke dalam setting kepentingan dari yang mem-posting video tersebut, bahkan sebaiknya menahan diri untuk tidak membagikan dan/atau mentransmisikan video tersebut melalui media sosial, karena bila hal tersebut dilakukan maka akan berakibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 dan Pasal 28," tegasnya.

"DPD PDI Perjuangan Maluku mengajak semua masyarakat untuk mari bersama-sama saling mendukung untuk memberi perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan di Maluku dan senantiasa berusaha menahan diri terhadap provokasi-provokasi yang dilakukan melalui media sosial, hanya dengan maksud untuk menjatuhkan kredibilitas Gubernur Maluku," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.