Bamsoet Soroti Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 22:18 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: MPR)
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) 'Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE', di Komplek Majelis, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut penerapan Demokrasi Pancasila saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini terlihat dari Indeks Demokrasi Indonesia yang menurun 4 kali pada periode 2010, 2012, 2015, dan 2016.

"Laporan Indeks Demokrasi 2020 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) juga mencatat turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, dari skor 6.48 di tahun 2019 menjadi 6.3 di tahun 2020. Menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari 167 negara dunia. Skor 6.3 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat keempat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Tak hanya itu, Bamsoet juga menyoroti soal pengguna internet yang kian meningkat di Indonesia. Menurut Bamsoet, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan etika dalam menggunakan media sosial.

Pasalnya, hasil riset Microsoft dalam Digital Civility Index 2021 mencatat tingkat kesopanan warganet Indonesia kian rendah, yakni berada di peringkat ke-29 dari 32 negara. Adapun indeks tersebut dipengaruhi oleh faktor hoax dan penipuan di internet (47 persen), ujaran kebencian (27 persen), serta diskriminasi (13 persen).

"Laporan Digital Report 2021 dari Hootsuite dan We Are Social memperkirakan pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jika tidak diikuti dengan etika yang baik dan bijak dalam bermedia sosial, semakin menambah buram potret Demokrasi Pancasila. Karenanya, jangan sampai ada lagi interaksi di media sosial berujung pada saling lapor ke Polisi dengan memanfaatkan pasal-pasal karet yang ada di UU ITE," kata Bamsoet.

Di sisi lain, Anggota DPD RI Jimly Ashiddiqie mengungkapkan soal kemunduran demokrasi yang tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara lain. Menurut Jimly, hal ini dipengaruhi banyak faktor di antaranya, kekuatan China yang mengutamakan ekonomi daripada demokrasi, kekerasan keagamaan, rasisme, dan diskriminasi politik berdasarkan SARA.

Di samping itu, bobroknya demokrasi juga disebabkan berkembangnya praktik perpanjangan masa jabatan pemerintahan maupun praktik demokrasi tanpa pergantian kekuasaan, serta praktik benturan kepentingan antara bisnis dan politik.

"Ditambah menguatnya gejala deinstitusionalisasi politik yang tidak sejalan dengan upaya pembangunan Demokrasi Pancasila. Terlihat dari maraknya buzzer, hingga aktivitas pejabat publik di media sosial yang justru tidak bisa membedakan mana ranah privat dan ranah jabatan. Sehingga melahirkan komunikasi publik yang justru tidak membantu proses pelembagaan sistem demokrasi yang berkualitas dan berintegritas," ungkap Jimly.

Sementara itu, Dewan Pakar BS Center Dr. Alfan Alfian menyoroti terkait kendala dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat, yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, tak heran jika saat ini masyarakat ramai menyuarakan revisi UU ITE.

"Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara kampiun demokrasi, menjadi contoh bagi berbagai negara dunia lainnya. Kita masih lebih baik dibanding Amerika Serikat yang masih sibuk menghadapi politik identitas. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, kita juga sukses memadukan demokrasi dengan kemajemukan," pungkas Alfan.

Diketahui, FGD yang digelar MPR bersama Brain Society Center (BS Center) turut dihadiri sejumlah tokoh antara lain Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Slamet Uliandi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi, Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia, Direktur LP3ES Dr. Fajar Nursahid, dan Ketua Umum PB HMI Reihan Ariatama.

(fhs/ega)