Awasi Larangan Mudik, Kemenhub: Transportasi Darat Jadi Challenge

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 21:41 WIB
Para pemudik asal Jakarta yang terciduk penyekatan di Tol Tegal diturunkan. Ada total 10 travel gelap yang diamankan Polres Tegal di hari pertama larangan mudik 2021, Kamis (6/5/2021).
Foto: Imam Suripto/detikcom
Jakarta -

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkap pemerintah memastikan telah menyiapkan sanksi bagi yang tetap mudik di masa pelarangan mudik, 6-17 Mei 2021. Ia mengatakan masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi tanpa menunjukkan surat pendukung memiliki syarat dikecualikan dari larangan mudik akan langsung mendapat sanksi.

"Yang teringan, diputarbalikkan, diminta pulang. Kendaraan umum, yang tidak punya izin atau tidak resmi, mereka juga akan diputarbalikkan," ujar Adita dalam keterangan tertulis, Kamis (6/5/2021).

Ia pun menegaskan sanksi terberat akan dikenakan bagi mereka yang tidak hanya melanggar regulasi peniadaan mudik, tapi juga melanggar undang-undang lalu lintas. Adapun contoh pelanggaran yang dimaksud adalah travel gelap. Adita menambahkan operator transportasi yang menjalankan travel gelap bisa dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi jika nekat menjalankan bisnis tersebut.

"Jadi, jangan terbujuk travel gelap, karena dampaknya akan berat, apalagi kalau tertangkap dan ditahan," katanya.

Adita menilai pengawasan yang dilakukan pihaknya bersama Satgas COVID-19 dan kementerian/lembaga di jalan menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, hal ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan di simpul transportasi seperti stasiun, terminal, dan bandara yang implementasinya lebih mudah karena titik pemeriksaannya bisa dilakukan di satu pintu.

Ia pun menilai selain kendaraan umum seperti bus yang sudah diberikan stiker, kendaraan lain seperti travel, logistik, serta kendaraan pribadi menjadi tantangan tersendiri karena sulit diidentifikasi.

"Mereka akan memeriksa kalau memang mereka pelaku perjalanan masih bisa melakukan perjalanan. Yang jadi challenge adalah transportasi darat," katanya.

Lebih lanjut, Adita mengungkap pergerakan moda transportasi udara, laut, dan kereta api mengalami peningkatan selama 3 hari terakhir yakni sebelum masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 diberlakukan.

Meski demikian, ia menilai kenaikan angkanya tidak signifikan. Menurutnya, kendaraan yang keluar secara akumulatif juga sesuai prediksi. Adapun ia menyebutkan angka kendaraan yang melewati tol sebesar 150.000 berdasarkan laporan Jasa Marga.

"Peningkatan tidak setinggi yang kami prediksi, jadi angka di atas 10-15 persen," ungkap Adita.

Sementara itu, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN, Arya Sinulingga berpesan pada masyarakat untuk mematuhi larangan mudik tahun ini. Menurutnya, larangan tersebut ada untuk kebaikan masyarakat.

"Tentu pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk melarang mudik tahun ini," ucapnya.

Ia pun mengatakan saat ini ada lonjakan kasus COVID-19 yang muncul di India, juga beberapa negara tetangga. Tak hanya itu, ia pun menilai lonjakan kasus selalu terjadi di tanah air setelah libur panjang.

"Jangan sampai kondisi penularan yang mulai menurun ini, muncul lonjakan karena abai terhadap larangan mudik," ujar Arya.

Selain itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta masyarakat untuk melaporkan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Ia menjelaskan masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

"Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini," jelas Rini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan laporan ini dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada). Adapun laporan dapat disampaikan melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/atau Mudik Dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah ini berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021.

Untuk itu, Rini pun mengimbau agar ASN dapat menjadi contoh dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik.

"Jangan sampai lengah. ASN harus jadi pelopor untuk tidak mudik Lebaran di tahun ini," tegasnya.

Rini menegaskan hal ini semata-mata dilakukan untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 yang cenderung naik pada saat libur panjang. Ia pun mengatakan akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar larangan mudik Lebaran tahun ini.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang nekat mudik," pungkas Rini.

Ia pun menyampaikan ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Selain itu, lanjut Rini, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengisi formulir pelaporan mudik melalui s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan database Kementerian PANRB.

(fhs/ega)