Komisi II Desak Pemerintah Tutup Tempat Wisata Selama Lebaran 6-17 Mei

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 18:13 WIB
Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim (Dok. istimewa)
Luqman Hakim (Dok. istimewa)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi pemerintah yang mengeluarkan keputusan untuk melarang buka bersama hingga open house di tengah libur Lebaran. Luqman Hakim meminta agar pemerintah juga mengatur terkait tempat wisata pada 6-17 Mei.

Luqman awalnya mendukung terkait larangan yang tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 terkait pembatasan peserta bukber dan larangan ASN gelar open house. Dia menyebut keputusan itu tepat diberlakukan di tengah pandemi.

"Saya apresiasi dan mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Mendagri itu. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pemerintah daerah agar melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh. Kepala daerah tidak perlu melakukan manuver aneh-aneh yang bertentangan dengan kebijakan ini, apalagi menolaknya," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Lebih lanjut, Luqman meminta agar pemerintah pusat dan daerah waspada dengan membeludaknya tempat-tempat wisata selama libur Lebaran 6-17 Mei 2021. Dia menilai lebih baik tempat wisata ditutup untuk sementara.

"Pasti akan lebih baik jika selama libur Lebaran 6-17 Mei, seluruh pemerintah daerah tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta Mendagri segera bikin kajian mendalam untuk menerbitkan instruksi ke seluruh daerah terkait penutupan tempat wisata selama libur Lebaran," ucapnya.

Luqman mengingatkan agar seluruh kebijakan larangan mudik hingga pembatasan bukber sejauh ini tidak rusak oleh ancaman penularan COVID-19 di tempat wisata. Dia meminta pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Berbagai kebijakan antisipatif yang diterbitkan pemerintah pusat seperti larangan mudik, pembatasan buka puasa bersama, larangan open house bagi ASN dan sebagainya, jangan sampai rusak dan sia-sia akibat pemerintah tidak menghitung ancaman badai COVID-19 yang datang dari tempat-tempat wisata selama libur lebaran. Jauh lebih penting melindungi keselamatan, kesehatan dan nyawa rakyat dari sekedar hitungan putaran ekonomi yang diharapkan dari sektor pariwisata," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Mendagri Tito menerbitkan surat edaran baru untuk kepala daerah. SE 800/2794/SJ itu tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

"Diminta kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021," demikian bunyi poin 1a di edaran tersebut.

Sementara itu, isi poin 1b "Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah, dilarang melakukan open house/Halal bi Halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021," demikian bunyinya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, Jokowi meminta jajarannya tak menggelar open house saat Lebaran.

Hal itu disampaikan juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Fadjroel menyampaikan pernyataan Jokowi itu melalui akun Twitternya, Selasa (13/4/2021).

"Presiden @jokowi memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju, semua Kementerian/Lembaga, untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama dan Open House pada Ramadhan dan Idhul Fitri 1442H/2021M," tulis Fadjroel.

(maa/gbr)