KPK Tak Masalah Sri Wahyumi Melawan di Praperadilan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 16:59 WIB
Bupati nonaktif Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip kembali jalani pemeriksaan lanjutan di KPK. Ia nampak mengumbar senyum saat meninggalkan gedung KPK.
Sri Wahyumi (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan praperadilan terhadap KPK karena tidak terima kembali ditahan usai baru saja bebas dari hukuman penjara. KPK menegaskan penahanan terhadap Sri Wahyumi sesuai prosedur.

"KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud. Kami yakin bahwa seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Ali mengaku KPK belum menerima pemberitahuan tentang praperadilan yang diajukan Sri Wahyumi tersebut. Nantinya, KPK melalui biro hukum akan segera menyusun jawaban untuk disampaikan di sidang permohonan praperadilan tersebut.

"Sejauh ini informasi yang kami terima, KPK belum menerima pemberitahuan terkait praperadilan dimaksud," kata Ali.

"KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," sambungnya.

Sebelumnya, Sri Wahyumi bebas pada awal Mei 2021 setelah menjalani masa pemidanaan untuk kasus korupsi pasar. Tapi, belum lama keluar, Sri ditangkap lagi oleh KPK untuk kasus korupsi jalan.

Atas hal itu, Sri tidak terima dan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Berikut ini petitum Sri dalam gugatan praperadilan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (6/5/2021):

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON (Sri) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERMOHON (KPK) yang menangkap dan menahan PEMOHON karena adanya dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karenanya, perintah penangkapan dan penahanan a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan dan membebaskan PEMOHON dari Rutan KPK/TERMOHON karena TERMOHON telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia in casu hak asasi PEMOHON.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON.
5. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik PEMOHON;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.
7. Atau - Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 51/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL dan didaftarkan pada Rabu (5/5) kemarin. PN Jaksel menetapkan sidang perdana akan digelar pada Senin, 24 Mei 2021, yang dipimpin oleh hakim tunggal PN Jaksel Hariyadi.

(yld/yld)