Nurdin Halid Kalah Lawan Dirjen PP Kemenkum di Kasus Dekopin

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 16:32 WIB
Palu Hakim Ilustrasi
Ilustrasi Palu Hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta mengabulkan permohonan banding Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Kemenkum HAM Prof Widodo Ekatjahjana terhadap Nurdin Halid. Alhasil, pendapat hukum Dirjen PP yang menyatakan Nurdin Halid tidak bisa jadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sah.

Kasus bermula saat Dekopin menggelar munas pada 13 November 2019 di Makassar. Dari munas ini, terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Sri Untari Bisowarno dan Nurdin Halid.

Akibat dualisme kepemimpinan itu, Sri meminta pendapat hukum Dirjen PP. Setelah dianalisis, Dirjen PP menyatakan yang sah menjadi Ketum Dekopin 2019-2024 adalah Sri Untari.

Alasannya, dalam AD/ART Dekopin menyatakan masa jabatan pimpinan Dekopin adalah lima tahun dan masa jabatan paling lama dua kali berturut-turut. Adapun Nurdin Halid sudah pernah menjabat 2 kali sebagai Ketum.

AD/ART Dekopin disahkan oleh Presiden SBY lewat Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Pasal 19 Ayat 3 berbunyi:

Ketua Umum Dekopin dipilih secara langsung dengan masa jabatan paling lama dua (dua) kali berturut-turut.

Atas pendapat hukum Dirjen PP itu, Nurdin Halid tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta. Pada 12 Januari 2021, PTUN Jakarta memutuskan pendapat hukum Dirjen PP tidak sah. Mendapati putusan itu, Dirjen PP tidak terima dan mengajukan banding. Gayung bersambut.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 160/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 12 Januari 2021," ujar majelis PT TUN Jakarta yang dikutip detikcom dari website-nya, Kamis (6/5/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Sulistyo dengan anggota Dani Elpah dan M Hosein Rozarius. Majelis mengadili sendiri dengan menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi di dalam surat jawaban pada huruf B angka 17 sampai dengan angka 22 dan Jawaban Pembanding/Tergugat pada angka I angka 1 sampai dengan 7.

"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat (Nurdin Halid) tidak diterima. Menghukum Terbanding/Penggugat (Nurdin Halid) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu," ucap majelis.

(asp/knv)