Pegawai yang Berkantor di Jakarta Tak Perlu SIKM

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 14:02 WIB
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Foto: Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan masyarakat termasuk para pegawai di Jabodetabek masih bisa beraktifitas seperti biasa selama lebaran. Syafrin menyebut para pegawai yang berkantor di Jakarta tidak memerlukan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk bekerja di Jakarta.

"Untuk Jabodetabek tentu tidak perlu SIKM, karena Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan wilayah, yang dari Bekasi ke Jakarta silakan lakukan aktivitas seperti biasa, tidak perlu SIKM," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/4/2021).

Syafrin menjelaskan SIKM baru berlaku bagi masyarakat yang hendak keluar dari Jabodetabek. Dia memastikan SIKM itu bisa dibuat di kelurahan tempat masyarakat tinggal.

"Tapi yang akan keluar Jabodetabek misalnya dari Bekasi ke Karawang, ke Bandung, otomatis perlu. Bagi pekerja nonformal atau masyarakat umum perlu urus SIKM ke kelurahan setempat," tuturnya.

Syafrin mengatakan pemeriksaan SIKM akan dilakukan oleh pihaknya bersama Polri di sejumlah lokasi penyekatan. Masyarakat yang hendak keluar Jabodetabek akan diperiksa kelengkapan surat-suratnya.

"Penyekatan di jalan tol, jalan arteri, dan jalan kolektor yang menjadi akses keluar masuk masyarakat," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021. SE tersebut berisi tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan.

SE Nomor 13 Tahun 2021 itu ditandatangani oleh Kepala BNPB selalu Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 berlaku 6-17 Mei 2021. SE tersebut berisi larangan warga melakukan perjalanan mudik.

Namun ada pengecualian bagi sektor distributor logistik hingga pelaku perjalanan dengan kebutuhan mendesak. Kategori perjalanan mendesak itu adalah perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil didampingi oleh satu orang anggota keluarga, hingga kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Bagi orang yang akan melakukan kebutuhan mendesak, wajib memiliki surat izin keluar masuk (SIKM). Berikut kriteria penggunaan SIKM.

- Pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

- Pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

- Pekerja sektor informal maupun masyarakat umum harus melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

- Masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

SIKM itu berlaku secara individual dan hanya untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara. SIKM ini wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun.

(maa/fjp)