Terungkap! Juliari Sewa Pesawat untuk Blusukan Pakai Dana Hibah Kemensos

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 17:00 WIB
Jakarta -

Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono mengungkapkan asal-usul sumber dana penyewaan carter pesawat mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Hartono menyebut anggaran sewa pesawat untuk Juliari blusukan berasal dari dana hibah sumbangan masyarakat undian berhadiah gratis.

Awalnya, hakim ketua Muhammad Damis mengonfirmasi terkait beberapa kunjungan Juliari ke beberapa daerah. Hartono membenarkan Juliari kerap berkunjung ke beberapa daerah, yaitu ke Medan, Natuna, dan Luwu Utara.

Hartono mengatakan, selama melakukan perjalanan ke daerah, Juliari menggunakan pesawat komersial dan pesawat carter. Salah satu daerah yang dikunjungi menggunakan pesawat carter itu adalah Natuna dan Luwu Utara.

Hakim lantas mencecar dari mana sumber dana sewa pesawat carter itu. Hartono menyebut sumber biaya berasal dari sumber hibah dalam negeri.

"Sumber biaya carter pesawat yang terkait lokasi bencana dan pulau kecil pesisir tertinggal dimungkinkan dari sumber biaya hibah dalam negeri," kata Hartono saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

"Dalam DIPA, ada khusus anggaran pesawat guna mobilisasi menteri?" tanya hakim Damis.

"Keperluan ke daerah tertentu dimungkinkan hibah dalam negeri," jawab Hartono.

Hakim kemudian bertanya tentang sosok pemberi dana hibah itu. Hartono mengatakan dana hibah pesawat carter berasal dari sumbangan masyarakat terkait undian gratis.

"Sumber pemberi hibah sumbangan masyarakat dari undian gratis berhadiah yang dikelola oleh Kemensos Dirjen Pemberdayaan Sosial," ujar Hartono.

Untuk besarannya, Hartono mengaku tidak tahu pasti. Namun, hibah itu berbentuk uang yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Dana hibah dalam bentuk uang?" tanya hakim Damis.

"Itu nomenklatur yang ditetapkan Kemenkeu, sebelumnya namanya dana kesejahteraan sosial kemudian ada sumbangan masyarakat dari undian gratis berhadiah, dan pengelolanya berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 8 tahun 2019 dan diawasi BPK dan BPKP," tutur Hartono.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2