MAKI Sebut Putusan MK soal Izin Sadap-Geledah Kemenangan Kecil KPK

Isal Mawardi - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 07:27 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Boyamin Saiman (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak perlu izin dari dewan pengawas (Dewas). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan kecil KPK.

"Ini ada bagusnya bahwa ini setidaknya kemenangan yang kecil ya, ketika izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan tidak harus izin dewas tetapi hanya sifatnya pemberitahuan," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman ketika dihubungi detikcom, Selasa (4/5/2021).

Menurut Boyamin, KPK mesti menyelesaikan perkara korupsi secara cepat. Sehingga birokrasi untuk tindakan penggeledahan hingga penyadapan tak perlu bertele-tele.

"(Putusan MK) ini saya melihatnya menguntungkan KPK dari sisi independensi dan kecepatan KPK, karena KPK itu dibentuk independen dan cepat," jelas Boyamin.

Boyamin mencontohkan sebelum putusan MK ini, birokrasi terkait tindakan yang dilakukan penyidik KPK sangat lah rumit. Sehingga informasi terkait rencana tindakan penyidik terkadang bocor.

"Salah satu buktinya adalah ketika ada izin penggeledahan dalam kasus Bansos terlalu lama dan kemudian tidak bisa dijalankan secepatnya dan gagal (tidak dapat barang bukti), penggeledahan di (rumah anggota DPR RI) Ihsan Yunus kan gagal. Dan kemudian penggeledahan (kantor PT) Jhonlin Baratama di Kalimantan Selatan itu kan juga gagal," terangnya.

Kebocoran ini, duga Boyamin, karena informasi tindakan penggeledahan hingga penyedapan harus lewat beberapa meja terlebih dahulu sebelum akhirnya diizinkan. Dengan putusan MK yang baru, penyidik KPK diperbolehkan hanya dengan memberitahukan dewas terkait tindakan penggeledahan hingga penyadapan.

Boyamin berpendapat, prinsip kerja ini mengembalikan marwah dewan pengawas menjadi dewan etik. Dimana, dewan etik sifatnya mengawasi kinerja secara profesional dan tidak melanggar etika.

"Dari kacamata yang sebagian ini (putusan MK) cukup lumayan artinya untuk memangkas birokrasi dari izin geledah, sita dan sadap," lanjutnya.

Sebelumnya, Mk menerima sebagian permohonan uji materi UU KPK yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Abdul Jamil dkk. Ada sejumlah pasal yang direvisi oleh MK.

"Dalam pengujian materiil: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan permohonan, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021).

MK berpendapat pokok permohonan pengujian materiil pemohon dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 itu beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, untuk pengujian formil perkara ini, MK menolak permohonan pemohon.

Lihat juga Video: Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK

[Gambas:Video 20detik]



(isa/aud)