Round-Up

Sederet Kontroversi UU KPK Baru yang Tetap Berlaku

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 06:25 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Baru KPK. Peresmian Gedung Baru KPK ini disebut sebagai semangat baru pemberantasan korupsi. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara ini. Selain itu ada Mnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri, Ketua MA, serta Jaksa Agung. Agung Pambudhy/detikcom.
Gedung baru KPK (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)

Berikutnya, MK menyatakan frasa 'tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua (2) tahun' dalam Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Jadi, bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

MK juga menyatakan frasa 'harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu' dalam Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja'.

MK pun meminta bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Terakhir, MK juga menyatakan frasa 'atas izin tertulis dari Dewan Pengawas' dalam Pasal 47 ayat 1 (satu) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas'.

MK pun meminta bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.


(haf/haf)