Takjil Beracun di Bantul, Pemerintah Diminta Awasi Penjualan Sianida

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 15:48 WIB
Wakil Ketua F-PKS DPR Netty Prasetiyani Heryawan
Netty Prasetiyani (Dok. detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mengawasi produksi dan penjualan cairan sianida. Netty menyebut produksi dan penjualan sianida saat ini dilakukan secara bebas.

"Sianida ini termasuk bahan beracun dan berbahaya sehingga peredarannya harus diawasi secara ketat. Tapi faktanya sekarang di lapangan, sianida ini bebas diperjualbelikan. Bahkan di toko-toko online juga dijual dengan harga yang sangat murah," kata Netty kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Desakan Netty ini berangkat dari kasus takjil beracun di Bantul, Yogyakarta. Pelakunya, Nani Apriliani Nurjaman (25), diketahui mencampurkan sate dengan sianida.

Netty mengingatkan kemudahan akses mendapatkan sianida membuat potensi penyalahgunaan semakin besar. Anggota DPR dari Fraksi PKS itu meminta pemerintah bergerak cepat mengawai produksi dan penjualan sianida.

"Saya mendesak pemerintah untuk mengawasi peredaran sianida. Bahan berbahaya ini sudah banyak memakan korban, bahkan yang terbaru kasus takjil beracun di Bantul," sebut Netty.

"Sebelum-sebelumnya juga kita dihebohkan dengan kasus kopi sianida. Pemerintah harus bekerja dengan cepat, karena besarnya potensi kerusakan yang disebabkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Netty menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/Per/10/2014, pengawasan pendistribusian bahan berbahaya merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. Elite PKS itu meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga ikut terlibat.

"Terakhir, pengawasan sianida ini juga harus terintegrasi, baik dari sisi produksi hingga penggunaannya, harus ada datanya secara lengkap. Kita tak ingin produksi maupun penggunaannya bisa dilakukan dengan mudah tanpa tercatat," tegas Netty.

"Kemenperin juga harus turut terlibat mengawasi dari sisi industrinya. Jangan sampai ketika ada kejadian baru kita heboh, tapi setelah kasusnya reda kita lupa memperbaiki sistem pengawasan terhadap bahan beracun dan berbahaya ini," sambung Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS itu.

Seperti diketahui, penyalahgunaan cairan sianida terjadi di Bantul. Satu anak tewas akibat memakan sate yang telah dicampur sianida.

(zak/tor)