APEKSI: Menteri Bahlil Punya Banyak PR

Erika Dyah - detikNews
Senin, 03 Mei 2021 20:52 WIB
APEKSI
Foto: Pemkot Bogor
Jakarta -

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar dialog nasional untuk pemulihan ekonomi dan investasi daerah. Diketahui, acara bertajuk 'Apa Kabar UU Cipta Kerja?' ini diikuti sejumlah kepala daerah secara daring.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan APEKSI siap mengawal target Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Adapun cara yang akan ditempuh yakni melalui belanja daerah dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah.

Akan tetapi, Bima menambahkan pertumbuhan ekonomi juga tergantung pada implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Saya lihat Menteri Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) punya banyak pekerjaan rumah (PR). Ada fenomena tsunami regulasi, aitu produk aturan turunan dari UU Ciptaker yang harus dipercepat. Ada 47 PP, 4 Perpres dan sejumlah Peraturan Menteri yang harus dikebut," ungkap Bima dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).

Bima menilai PR tersebut harus segera diselesaikan sebab pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai aturan teknisnya.

"Misalnya struktur organisasi DPMPTSP, aturan teknis insentif dari pusat bagi daerah yang mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah akibat UU Ciptaker, aturan pemberlakuan pajak atas program strategis nasional," kata Bima.

"Terkait OSS, Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai aplikasi lintas kementerian yang masih berjalan. Muncul pertanyaan besar mengenai alur dan integrasi antar sistem. Belum lagi akselerasi digitalisasi tata ruang daerah," imbuhnya.

Menurutnya, kunci investasi adalah memastikan kesesuaian antara RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis.

"Bagaimana mungkin kemudian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bisa terbit ketika revisi RTRW terhambat dan sebagian besar daerah masih kesulitan digitalisasi. Kementerian harus memahami realiti di daerah. Tidak mudah melakukan digitalisasi ketika ahli planologi dan GIS langka di daerah," tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua APEKSI Bidang Pembangunan dan Kerjasama Hendrar Prihadi menilai UU Cipta Kerja ini didesain dengan asumsi kondisi normal.

"Padahal saat ini efek pandemi luar biasa. Pemerintah sudah semestinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan tidak memaksakan dengan target kondisi biasa," terang Hendrar.

Selain itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah turut menyoroti sertifikat layak fungsi yang menimbulkan birokrasi dan 'ongkos' baru. Menurutnya, pemerintah pusat juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memverifikasi izin-izin yang sudah dikeluarkan.

"Ada kasus IMB-nya kontrakan, malah dikasih izin hotel sama pemerintah pusat. Dan ada temuan menjadi tempat prostitusi. Sudah kami sidak, sudah kami tutup," pungkas Arief.

Sebagai informasi, dialog ini juga menampung sejumlah masukan dari berbagai Wali Kota seperti Tarakan, Denpasar, Gorontalo, Singkawang, Aceh, Palopo dan beberapa daerah lainnya.

Para wali kota diketahui sepakat untuk melakukan pemetaan dan pendataan semua masalah di daerah, terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja. Nantinya, hasil ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait di kemudian hari.

(fhs/ega)