Revisi UU ITE Tak Sentuh Pasal 'Karet', Pemerintah Dinilai Inkonsisten

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 02 Mei 2021 16:43 WIB
UU ITE
Foto: Ilustrasi UU ITE (Luthfy Syahban)

Seperti diketahui, pemerintah mengatakan tak akan mencabut UU ITE. Pemerintah mengatakan bakal membuat aturan implementasi agar pasal-pasal yang dianggap pasal karet tak lagi multitafsir.

Yang dilakukan pemerintah adalah revisi semantik dalam UU ITE, seperti memasukkan penjelasan pada unsur-unsur yang ada di pasal karet. Perubahan UU ITE hanya perbaikan kecil.

"Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi, bukan menghukum ya, dan menghukumi dunia digital. Masih sangat dibutuhkan," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan Februari 2021 bicara soal UU ITE yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi seperti dilihat dalam Channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).

"Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," imbuhnya.

Halaman

(zak/gbr)