Round-Up

Saat Risma Melapor ke KPK

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 01 Mei 2021 03:45 WIB

KPK mengingatkan Kemensos selalu mengutamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos. KPK juga meminta Kemensos memusatkan penyaluran bansos di satu dirjen untuk menghindari tumpang tindih.

"Di Kemensos selain DTKS ada data PKH, dan data Raskin itu dipegang masing-masing dirjen, karena dirjen ada PKH dan BST itu ya. Kita minta itu supaya disatukan, karena jangan-jangan orangnya (penerima bansos) sama ketika data itu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Jangan sampai bantuan tumpang tindih, tidak tertutup kemungkinan ada data, nggak ada penerimaannya juga, syukur-syukur kalau sampai (bantuan) tapi kalau data ganda yang satu kemudian disalahgunakan itu potensi terjadi kecurangan," imbuhnya.

KPK sendiri akan menertibkan DTKS dengan sistem baru. Harapannya, dengan sistem barus tersebut data bansos bisa lebih akurat.

"Kita akan tertibkan DTKS, sehingga ke depan betul-betul data akurat, dan penyaluran bansos lebih akurat, dan apalagi kalau nanti sudah tersistem bantuan bersifat tunai itu langsung transfer, sehingga sangat kurangi penyimpangan, atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," sebut Alexander.

Halaman

(zak/lir)