Sidang Suap Ekspor Benur

Saksi dari Swasta Ini Setor PNBP Ekspor Benur ke Bank Garansi Rp 1 M

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 18:20 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Suasana sidang kasus suap ekspor benur (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Tiga orang saksi dari PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) mengungkapkan penyerahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). PNBP ini dikirim ke bank garansi yang ditentukan KKP sebagai syarat ekspor benur.

Saksi itu adalah Manajer Ekspor Impor PT DPPP Ardi Wijaya, Manajer Operasional Kapal PT DPPP, dan assistant accounting PT DPPP Betha Maya Febri. Awalnya, Ardi menjelaskan biaya pajak yang dibebankan KKP ke perusahaan ekspor benur.

"PNBP ada, Pak. (Biaya) Rp 1.000 dan Rp 1.500 untuk 2 jenis, kalau untuk lobster pasir Rp 1.000, untuk lobster mutiara Rp 1.500 per ekor," kata Ardi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021).

Kemudian, saksi lain Agus Kurniyawanto menjelaskan penyampaian kewajiban setor PNBP ke bank garansi itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake.

"Apa akhirnya untuk PNBP sudah disetorkan? Dibayar ke mana?" tanya jaksa KPK Ronald Worotikan.

"Jadi kita ajuin bank garansi itu setelah kita mau persiapkan ekspor, saya bantu minta tanda tangan Pak Habrin dan serahkan (menyebut sebuah nama bank). Adapun nilai rupiahnya bagian keuangan, saya hanya bawa dokumen saja, kemudian bawa Bank (menyebut sebuah nama bank) garansi Kebon Sirih," jelas Agus.

Agus mengatakan perusahaan selain PT DPPP juga menyetorkan PNBP ke bank garansi. Adapun total PNBP yang disetor ke bank garansi oleh PT DPPP adalah Rp 1 miliar.

"Total bank garansinya ada dua kali bank garansi. Pertama Rp 500 juta, kedua Oktober Rp 500 juta," kata Betha Maya Febri.

Betha mengatakan PT DPPP mendapat 13 kali ekspor benur. PT DPPP juga mendapat keuntungan Rp 8,6 miliar terkait ekspor benur.

"Dari 13 kali ekspor total pendapatan ekspor kita Rp 8,6 miliar, dengan biaya ekspor termasuk kargo, beli dan PNBP itu biaya beli sendiri Rp 7,3 miliar, biaya ekspor Rp 940 juta," papar Betha.

Diketahui, terkait bank garansi, Edhy Prabowo disebut mengarahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Setelah itu, untuk menindaklanjuti nota dinas tersebut, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL. Tujuannya menerbitkan bank garansi.

Setelah urusan syarat bank garansi selesai, stafsus Edhy bernama Andreau Misanta Pribadi mewajibkan setiap para eksportir benur menyetor uang Rp 1.000 per ekor benur yang dikirimnya ke bank garansi. Hingga terkumpul uang di bank garansi sebanyak Rp 52.319.542.040

Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Edhy Prabowo bersama stafsus dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

(zap/jbr)