Eks Kades di Kalbar Terlibat Mafia Tanah Rp 1 T Pernah Nikah 32 Kali

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 17:03 WIB
Polda Kalbar bongkar mafia tanah senilai Rp 1 triliun
Polda Kalbar membongkar mafia tanah senilai Rp 1 triliun. (Dok. Polda Kalbar)
Jakarta -

Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Barat (Kalbar) membongkar kasus mafia tanah dengan nilai kerugian sekitar Rp 1 triliun. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Sementara tersangka 4 orang ini. Terus masih kita dalami yang 147 buku tanah, kemarin ada 3 orang yang kita telusuri sebagai korban. Akan membuat laporan juga," kata Direktur Reskrimum Polda Kalbar Kombes Luthfie Sulistiawan kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Keempat tersangka tersebut ialah A, yang merupakan mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus Ketua Tim Adjudikasi Desa Durian Kabupaten Kubu Raya pada 2008. Kemudian, tersangka UF adalah Kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik (SHM).

"Untuk saat ini, kasusnya tersangka A, tidak kooperatif memberikan keterangan keterlibatan orang-orang, khususnya oknum lain di BPN. Temuan tambahan tersangka 3 orang itu temuan penyidik," jelasnya.

Polda Kalbar terus mengusut kasus yang merugikan masyarakat ini. Komplotan ini diduga sudah meraup keuntungan mencapai Rp 1 triliun.

"Dari penelusuran kita 147 buku tanah, luasnya sekitar 200 hektare. Setelah cek lapangan, harga tanah di sana paling rendah Rp 500 ribu. Jadi 200 hektare x Rp 500 ribu kurang-lebih sekitar hampir Rp 1 triliun keuntungan yang akan didapat pelaku," urainya.

UF, yang menjadi Kades Durian pada 2008, berperan sebagai pembantu proses adjudikasi. Adjudikasi pertanahan adalah proses kegiatan pendaftaran tanah untuk meneliti dan mencari kebenaran formal, bukti kepemilikan hak atas tanah, guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

"UF menandatangani surat pernyataan tanah seolah-olah pemegang SHM menggarap tanah itu. Dan menerbitkan surat domisili di desa tersebut. Padahal faktanya pemegang SHM bukan penduduk setempat, melainkan keluarga pelaku A, bekas pegawai BPN," ungkap dia.

Beredar kabar bahwa UF sempat menikahi 36 orang perempuan. Namun kehidupan rumah tangganya juga diramaikan dengan perceraian. Kabar tersebut dibenarkan polisi.

"Info dari anggota benar. Jumlah anaknya 20 anak. Kawin-cerai. Sekarang yang dimiliki 4 (orang istri)," katanya.

Polda Kalbar masih mengembangkan kasus ini. Adapun para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP juncto Pasal 266 KUHP, Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini, para korban ialah masyarakat kecil yang mata pencahariannya berasal dari lahan tersebut. Dan dengan adanya permasalahan ini tentunya menimbulkan rasa ketakutan untuk melakukan aktivitas di lahan tersebut.

Polisi mengimbau masyarakat pemilik agar tanah melakukan pemeliharaan tanah yang dimilikinya, sehingga tidak terbengkalai dan dapat segera diketahui apabila terdapat proses peralihan hak atas tanah yang tidak wajar atau mencurigakan. Masyarakat juga diimbau untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan kantor pertanahan untuk mengetahui kebasahan dokumen pertanahan dan riwayat permasalahan pertanahan serta status objek tanah.

Simak juga 'Korupsi Dana Desa, PLT Kades Bontoloe Takalar Ditangkap':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/idh)