Sidang Suap Ekspor Benur

Prabowo Disebut Terkait Kargo Ekspor Benur, Jubir Membantah

Eva Safitri, Zunita Putri - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 16:23 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Sidang perkara kasus suap ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Manager Ekspor Impor PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, dalam persidangan menjelaskan tentang proyek pengiriman benih bening lobster (BBL) atau benur oleh PT DPPP di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ardi mengatakan ekspor benur dilakukan oleh satu perusahaan swasta yang sudah ditunjuk KKP.

Awalnya, Ardi Wijaya mengatakan dia pernah mengikuti rapat sosialisasi yang digelar oleh KKP tentang ekspor benur. Dalam rapat sosialisasi itu Ardi mengatakan ada satu perusahaan yang melakukan presentasi, yakni PT ACK (Aero Cipta Kargo).

Dalam pertemuan itu, ditentukan biaya ekspor benur itu Rp 1.800 per ekor. Saat itu, penunjukan perusahaan kargo yang mengekspor benur sudah ditunjuk KKP ada 2 PT ACK dan PT GGL (Graha Global Logistik).

"Bendahara di asosiasi Perduli mem-forward WA menerangkan ada 2 perusahaan kargo ditunjuk (KKP) satu di Jakarta PT ACK, dan di Surabaya PT GGL," kata Ardi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021).

Ardi mengatakan ada masing-masing perusahaan kargo ini memiliki PIC yang berbeda. Menurut Ardi, meski ada dua perusahaan yang ditunjuk oleh KKP namun yang melakukan ekspor benur adalah PT ACK.

"Yang melaksanakan ACK setahu saya. Karena kan di Jakarta, semua terkonsentrasi di Jakarta. Setahu saya dari Surabaya dibawanya ke Jakarta dulu," jelas Ardi.

Jaksa lantas menanyakan ke Ardi terkait sosok pemilik PT ACK, Ardi mengaku tidak tahu. Namun dia mengatakan pernah mendapat informasi dari Direktur PT DPPP Suharjito tentang pemilik PT ACK.

"Memang ada, sempat ada diskusi dengan Pak Suharjito, dan juga seingat saya diskusi di bulan menjelang akhir Oktober. Jadi kami kan dalam perjalanan, kami nomor 35 ekspor ada juga beberapa berita media kami dapat info seperti itu, bahwa memang ACK dengan Surabaya GGL itu ada hubungan. (Hubungan) sama (pemilik) aja sih setahu saya," jelas Ardi.

Jaksa lantas membacakan BAP Ardi, dalam BAP-nya Ardi menyampaikan percakapannya dengan Suharjito. Di mana Suharjito menyebut Prabowo Subianto pemilik perusahaan PT ACK.

"Ini kami tanyakan karena ada BAP saksi nomor 27, saudara di alinea terakhir katakan gini 'Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain, dipergunakan orang lain, karena punya Prabowo khusus karena, menurut Suharjito, untungnya Rp 30 miliar per bulan, kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta per ekor per bulan, asalnya menurut Suharjito adalah Rp 1.500 x 5 juta ekor, dan kemudian uang itu biasanya cash-cash-an diambil dari pihak KKP, ini saya dapat dari omongan grup Perduli kalau sedang ngobrol'," ungkap jaksa membacakan BAP Ardi.

"Maksud Prabowo khusus siapa?" tanya jaksa KPK.

Ardi menjelaskan, Prabowo yang dimaksud saat itu adalah Prabowo Subianto. Namun dia tidak mengetahui pasti kebenarannya.

"Kalau yang saya tangkap beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menteri pertahanan ya setahu saya, Pak Prabowo Subianto. Karena di majalah-majalah sebelumnya itu kan dikaitkan dengan kader atau apa. Tapi saya nggak nanya kan balik, dan memperjelas, Pak Suharjito yang ngomong," jawab Ardi.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, PT ACK adalah perusahaan kargo yang ditunjuk oleh Edhy Prabowo untuk mengurus ekspor benur. Dalam dakwaan juga disebut,PT ACK meminjamkan bendera ke beberapa orang representasi dari Edhy Prabowo, namun dalam berkas jaksa pemilik PT ACK adalah Siswadhi Pranoto Loe yang juga terdakwa dalam kasus ini.

Lebih lanjut, jaksa juga menanyakan maksud BAP Ardi tentang uang cash diambil pihak KKP. Menurut Ardi, uang ekspor yang ditetapkan KKP itu lebih mahal dibanding kargo biasanya.

"Ada beberapa obrolan di grup Perduli saya lupa siapa yang ngomong, obrolan itu ada memang biaya (kargo) sebetulnya cuma berapa ratus perak per ekor," kata Ardi.

Ardi mengaku pernah survei langsung ke perusahaan kargo terkait biaya jasa ekspor benda hidup ke luar negeri. Hasil surveinya itu, biaya jasa pengiriman tidak sampai Rp 1.000 tetapi hanya Rp 200 per ekor. Diketahui, KKP menetapkan biaya ekspor ke perusahaan itu Rp 1.800 per ekor.

"Ada satu kita pernah cek dia menanyakan ini pakai air atau nggak, tapi saya nggak beri info kalau ini untuk benur dan kurang-lebih dimensi sama, dan jumlahnya sama 200 kg sekali kirim, kami selalu dapat informasi bahwa standar harga kalau nggak berat, itu volume atau weight, jadi bukan per ekor. Kalau kita hitung-hitung konversi itu kurang-lebih Rp 200 per ekor, malah bisa murah lagi," sebut Ardi.

Ardi juga mengaku mendapat info sisa uang ekspor benur itu diambil oleh KKP. Dia mengaku mendapat info dari grup WhatsApp perusahaan ekspor benur yang diizinkan KKP yang bernama Perduli.

"Maksud cash-cash diambil KKP apa?" tanya jaksa lagi.

"Setahu saya misal ada sisa uang, kita kan rangkai sendiri. Saya dengar-dengar di grup Perduli 'wah kalau ada sisa uang diambil cash kok Mas'. Saya dengar aja," kata Ardi. Meski begitu, Ardi mengaku tidak pernah protes ke KKP. Sebab, dia ingin mengikuti aturan yang dibuat KKP.

Dalam sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Edhy Prabowo bersama stafsus dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin, selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Edhy Prabowo dkk didakwa menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Jaksa mengatakan Edhy menerima uang suap dari beberapa tangan anak buahnya.

Jubir Prabowo Menepis

Dihubungi terpisah, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menepis kesaksian itu. Menurutnya, hal itu semata-mata pencatutan.

"Tidak benar, PT ACK itu bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Nama beliau biasa dicatut orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi mereka, kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut.

Respons KPK

Plt Jubir KPK, Ali Fikri merespons terkait keterangan saksi Manager Ekspor dan Impor PT DPPP, Ardi Wijaya. Ali mengatakan jaksa dalam persidangan akan mencari tahu informasi ke beberapa saksi yang akan dihadirman.

"Seluruh keterangan saksi maupun fakta persidangan lainnya dalam perkara ini tentu telah dicatat oleh tim JPU KPK. Tim JPU akan mengkonfirmasi kembali kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada agenda2 persidangan berikutnya," ujar Ali saat dikonfirmasi.

Ali menyebut tim jaksa nantinya juga akan menyimpulkan fakta di akhir sidang. Dia juga mengajak masyarakat mengawasi jalannya persidangan.

"Berikutnya tentu Jaksa akan simpulkan seluruh fakta-fakta tersebut pada bagian akhir persidangan. Kami kembali mengajak masyarakat dapat terus mengikuti dan mengawasi persidangan yang terbuka untuk umum ini," ucap Ali.

Simak video 'Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Bui soal Izin Ekspor Benur':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/fjp)