Wiranto Ajukan Eksekusi Rp 29 Miliar ke Eks Bendum Hanura

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 27 Apr 2021 12:04 WIB
Wiranto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Alasannya karena dia menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Wiranto (Grandyos/detikcom)
Jakarta -

Ketua Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Wiranto mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Wiranto meminta mantan Bendahara Umum Partai Hanura Bambang Sujagad membayar utang Rp 17 miliar dan bunga Rp 11 miliar.

"Benar," kata kuasa Wiranto, Adi Warman, membenarkan permohonan eksekusi perkara itu saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (27/4/2021).

Permohonan peringatan (aanmaning) itu telah dilayangkan ke PN Jakpus pada awal 2021. Dalam permohonan itu, Bambang Sujagad diminta mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sisa dana yang belum dikembalikannya kepada Penggugat dengan perhitungan : jumlah berat emas (hasil pembagian SGD 1.635.000 dengan harga emas pada tanggal 24 November 2009, misalnya seberat " X gram "), dan selanjutnya berat emas tersebut dikalikan dengan harga emas pada saat uang titipan tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas uang yang dititipkan tersebut sejumlah Rp.11.229.217.725,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Dengan kurs 1 SGD sebesar Rp 10.918, kekurangan bayar Bambang sebesar 17.851.353.955. Bila ditambah bunga, jumlah uang yang harus dikembalikan adalah Rp 29.080.571.680.

Kasus bermula saat Wiranto menitipkan uang kepada Bambang pada 2009 senilai SGD 2,3 juta. Uang itu dalam pecahan SGD 10 ribu. Pada 2012 hingga 2014, uang itu diinvestasikan di trading batu bara.

Belakangan, bisnis batu bara lesu. Atas hal itu, Wiranto meminta Bambang mengembalikan uangnya itu.

Karena satu-dua hal, para pendiri Partai Hanura itu pecah kongsi. Kasus ini berlabuh ke PN Jakpus. Dulu kawan, kini mereka menjadi lawan di pengadilan. Wiranto kemudian menggugat Bambang karena dinilai telah melakukan wanprestasi/ingkar janji/cedera janji karena tidak mengembalikan uang yang dititipkan sebesar SGD 2.310.000, yang jika dirupiahkan setara dengan Rp 23.663.640.000.

Pada April 2020, PN Jakpus menyatakan Bambang melakukan wanprestasi/ingkar janji/cedera janji dengan tidak melaksanakan dan menaati isi surat perjanjian tertanggal 24 November 2009 tentang penitipan dana sebesar SGD 2.310.000.

Atas hal itu, Bambang mengajukan banding, tapi kandas. Pada 20 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan PN Jakpus. Duduk sebagai ketua majelis Sugeng Hiyanto dengan anggota Achmad Yusak dan Haryono.

Atas kasus di atas, detikcom sudah meminta konfirmasi kepada Bambang, tapi belum mendapat jawaban.

Lihat juga video 'Kantor Hanura Cipayung Disegel Sebagai Buntut Laporan Pihak Wiranto':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/tor)