Suara Mahasiswa

Sampaikan Aspirasi Cabut SP3 BLBI, BEM SI Kecewa ke KPK

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 24 Apr 2021 22:46 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan aspirasi ke KPK. BEM SI ingin agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dicabut. Namun, BEM SI kecewa.

Keterangan disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (24/4/2021).

BEM SI melakukan aksi monoog di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 9 April 2021. Mereka bermaksud untuk mendapatkan tanda tangan nota kesepahaman terkait SP3 BLBI.

Pada Jumat (23/4) kemarin, aliansi BEM SI mengunjungi KPK kembali untuk menyampaikan aspirasi agar SP3 kasus BLBI dicabut. BEM SI ditemui Wakil Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

"Dalam audiensi tersebut kami menyampaikan kajian, tuntutan dan kekecewaan kami terhadap KPK yang telah mengeluarkan SP3 dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini," kata BEM SI.

Namun, KPK dinilai BEM SI tidak berani berkomitmen melanjutkan pengusutan kasus BLBI itu. Maka, BEM SI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. BEM SI kecewa terhadap KPK dengan hasil dan perlakuan KPK dalam audiensi.
2. Mendesak KPK tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus BLBI yang telah merugikan keuangan negara Rp. 4,58 T. dan mencabut SP3 kasus BLBI.
3. Mendesak KPK untuk segera dan tegas menyelesaikan kasus korupsi bansos, kasus benih lobster, Jiwasraya, pinangki dan kasus korupsi lainnya.
4. Meminta KPK untuk mengajukan gugatan perdata melalui pengacara Negara kepada SAT, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim pada kasus BLBI
5. Menuntut KPK menggunakan instrumen hukum yang lain yakni Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

Koordinator Pusat BEM SI terpilih untuk 2021, Nofrian Fadil Akbar, berbaju biru. (Dok BEM SI)Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar, berbaju biru. (Dok BEM SI)

Kasus BLBI ditaksir memiliki nilai kerugian negara Rp 4,58 triliun. Pada 1 April 2021, KPK menerbitkan SP3 atas kasus itu.

KPK menjelaskan salah satu alasan menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih adalah putusan lepas yang diterima mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK telah mengajukan peninjauan kembali atas putusan lepas itu, namun ditolak.

"Dengan mengingat ketentuan Pasal 11 UU KPK 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara' KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sedangkan tersangka SN (Syamsul Nursalim) dan ISN (Itjih) berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT (Syarifuddin Arsyad Temenggung) selaku penyelenggara negara maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).

(dnu/dnu)