Timeline Kasus Dagang Jabatan Berujung Penyuapan Penyidik KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 15:27 WIB
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Ketua KPK Firli Bahuri (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta -

Ironi terjadi di KPK, saat dugaan korupsi lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), tengah diusut, malah seorang penyidik KPK jadi tersangka karena menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Bagaimana sebenarnya alur perkara ini?

Awalnya pada 20 April 2021 Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim KPK menyambangi kediaman Syahrial di Tanjungbalai. Ali mengatakan kepentingan tim KPK itu berkaitan dengan pengumpulan bukti suatu kasus.

"Benar, ada kegiatan tim KPK di sana dalam rangka pengumpulan bukti, di rumah dinas," kata Ali kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Saat itu Ali enggan memerinci kasus apa yang tengah ditangani itu. Baru keesokan harinya pada 21 April 2021 KPK memperjelas pengusutan perkara di Tanjungbalai itu.

"Benar, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019," kata Ali.

Namun Ali tidak memberikan informasi siapa tersangka dalam perkara ini. Hal ini memang menjadi kebijakan baru KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri bahwa nama tersangka suatu kasus tidak akan diumumkan dulu ke publik sebelum ditangkap atau ditahan.

"Saat ini kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka belum dapat kami informasikan kepada masyarakat. Tim penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara," ujar Ali.

"KPK pastikan pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai konstruksi perkara dan alat buktinya serta akan dijelaskan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," tambahnya.

Penyidik KPK Terima Suap

Belum terang benar perkara itu, malah setelahnya beredar kabar bahwa seorang penyidik KPK dari kepolisian meminta uang kepada Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai. Di awal kabar ini muncul Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak akan pandang bulu pada siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Terkait pemberitaan tentang penyidik kepolisian yang bertugas di KPK diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, perlu kami sampaikan bahwa kami memastikan memegang prinsip zero tolerance," ucap Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

"KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu," imbuhnya.

Esok harinya pada Kamis, 22 April 2021, Firli menggelar konferensi pers. Dia buka-bukaan perihal salah satu anak buahnya yang menerima suap dari kepala daerah.

Dalam konferensi pers itu, Firli turut meminta maaf atas kelakuan salah satu anak buahnya itu. Firli menegaskan para insan KPK seharusnya memegang tinggi integritas.

"KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK. Perilaku ini sangat tidak mencerminkan sikap pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya," ucap Firli.

Penyidik KPK itu bernama AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari Rp 1,5 miliar yang dijanjikan. Selain itu, seorang pengacara bernama Maskur Husain dijerat pula sebagai tersangka dalam perkara itu.

Firli menjelaskan awal mula perbuatan AKP Robin. Pada Oktober 2020, AKP Robin bertemu dengan Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Syahrial ke AKP Robin.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Pattuju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," kata Firli.

Setelahnya AKP Robin mengenalkan Syahrial pada seorang pengacara bernama Maskur Husain. Ketiganya menyepakati Rp 1,5 miliar agar kasus yang diduga membelit Syahrial tidak ditindaklanjuti KPK.

"SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar," ucap Firli.

Syahrial lantas memberikan uang ke AKP Robin dan Maskur Husain secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening Riefka Amalia yang merupakan teman dari AKP Robin. Namun dari janji Rp 1,5 miliar baru terealisasi Rp 1,3 miliar.

"Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK," ucap Firli.

Sementara itu, Maskur mendapatkan bagian Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Di luar dari itu, Firli menyebut ada penerimaan uang lain yang diterima AKP Robin dan Maskur. Namun Firli tidak menyebutkan dari siapa.

"MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA (Riefka Amalia) sebesar Rp 438 juta," ucap Firli.

(dhn/fjp)