Round Up

Aturan ke Luar Kota Makin Ketat Demi Cegah Pemudik Curi Start

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 06:19 WIB
Mudik curi start di Tol Cikampek, 17 April 2021
Ilustrasi arus lalu lintas saat mudik (Foto: Dian Firmansyah)

Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei Diperketat demi Cegah Curi Start Mudik

Pemerintah memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik 6-17 Mei 2021. Pemerintah membeberkan alasan aturan ini diberlakukan.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan tambahan aturan ini diberlakukan karena hasil survei. Survei itu menunjukkan masih ada kelompok masyarakat yang hendak mudik sebelum dan sesudah larangan mudik

"Latar belakang penetapan penambahan kebijakan pelengkap ini yaitu berdasarkan hasil survei pascapenetapan peniadaan mudik selama masa Lebaran 2021, oleh Badan Penelitian pengembangan Kemenhub, ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri," ujar Wiku dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4/2021).

Berangkat dari hasil survei ini, pemerintah memperketat aturan. Tes Corona hanya berlaku maksimal 1x24 jam.

"Oleh karena itu, sejak dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021, dan tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021, diberlakukan masa berlaku surat tanda negatif untuk pelaku perjalanan baik PCR/rapid antigen maksimal 1x24 jam. Sebelum keberangkatan atau surat tanda negatif dari tes GeNose yang dilakukan di tempat keberangkatan," kata Wiku.

Namun, ada pengecualian bagi pelaku perjalanan nonmudik. Pelaku perjalanan tersebut harus mencantumkan surat izin.

"Selain itu diberlakukan penambahan kriteria pelaku perjalanan yang dapat mengajukan surat izin pelaku perjalanan, yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan bepergian nonmudik," tuturnya.

KPCPEN: Kalau Kesehatan Tidak Terlindungi, Bagaimana Bicara Ekonomi?

Saat ini India tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Raden Pardede menjelaskan pemerintah tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia.

Berbagai kebijakan tidak populis yang diambil pemerintah, termasuk memperpanjang PPKM Mikro dan melarang mudik semata-mata untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jangan sampai mudik menyebabkan gelombang kasus baru COVID-19.

"Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme," kata Raden dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah melalui program vaksinasi. Raden mengatakan 11,1 juta orang atau 27,6% masyarakat telah menerima vaksin COVID-19 untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua, jumlah penerimanya adalah 6,1 juta orang atau 15,2% dari total keseluruhan penerima vaksinasi. Menurutnya jika target vaksinasi bisa optimal dan penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan, akan mendorong optimisme ekonomi.

"Dengan cara seperti itu kita harapkan pemulihan ekonomi kita akan baik, karena antara optimisme kemudian mereka mau berbelanja, mereka mau berinvestasi, itulah yang menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah akan melonggarkan kegiatan masyarakat ketika kasus COVID-19 sudah bisa terkendali. Saat ini pun program vaksinasi juga dipercepat, hingga 20 April 2021 total masyarakat yang sudah menerima vaksin sebanyak 17,25 juta orang.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4