Tjahjo Kumolo Bicara Efektivitas Pelita Era Soeharto

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 17:52 WIB
Para menteri dan sejumlah kepala daerah menghadiri Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Tampak hadir seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DIY Sultan HB X dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Presiden dan Wapres menghadiri acara ini secara daring. Salah satu acara ANPK tersebut yakni paparan capaian aksi dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bicara tentang Pelita atau Pembangunan Lima Tahun di era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, kala itu Pelita efektif.

"Mulai zaman Pak Harto dengan pelitanya itu semakin efektif, efesien, walaupun tanda petik dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang cukup panjang," ucap Tjahjo dalam sambutan yang disiarkan di Youtube Kementerian PANRB, Kamis (22/4/2021).

Di sisi lain, semua keputusan hanya cukup ada di tangan Presiden Soeharto. "Kedua dipegang oleh Sekneg, Sekab, Pak Darmono merangkap Ketua Umum Golkar," kata Tjahjo.

Tjahjo membeberkan bahwa saat pemerintahan Soeharto, rekrutmen TNI-Polri, hingga Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus melalui Golkar. Hal itu dilakukan agar pemerintahan dapat terkonsolidasi dari pusat ke daerah.

"Di mana jalur A TNI Polri harus masuk jalur A-nya Golkar untuk mempertahankan kekuasaan. Korprinya harus masuk jalur B-nya Golkar, supaya terkonsolidasi di jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Kemudian ada KADIN, ada HIPMI, ada Koperasi masuk jalur G-nya Golkar, lah ini satu, kuat," ujarnya.

Tak hanya itu, Tjahjo menyebut di era Soeharto pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, kata dia, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Solihin Gautama Purwanegara (Solihin GP), memegang peran kunci dalam memilih Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, hingga jajaran paling bawah.

"Fungsi pengawasan di intelijen menggerakkan TNI-Polri cukup ada yang namanya Domo dan Pak Mitroh, Kopkamtib, selesai republik ini 30 tahun lebih mempertahankan pemerintahan ini dengan segala plus minusnya. Tapi hubungan tata kelola pemerintahan ini dalam konteks stabilitas daerah, stabilitas nasional ini bisa terjaga dengan baik lewat Pelita per Pelita," jelasnya.

Lebih jauh, masuk era reformasi hingga sekarang sistem telah berubah. Pemilihan dilakukan secara terbuka dan demokratis.

"Pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, semuanya lewat proses demokratis, ini lah yg terjadi. Pilih Dubes aja lewat DPR. Kapolri, Panglima TNI, BPK, OJK, KPK, lewat fit and proper DPR. Walaupun itu bagian dari sebuah pemerintahan, ini yang ingin kita tata dengan baik," pungkasnya.

Lihat juga video 'MenPAN-RB Ungkap Pencegahan Korupsi di Perizinan-Tata Niaga Tinggi':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/imk)