detik's Advocate

Harta Saya Ludes Jadi Korban Penipuan Uang Kripto Dogecoin, Lapor ke Mana?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 08:59 WIB
Dogecoin
Ilustrasi (Foto: The Independent)
Jakarta -

Uang kripto belakangan ini menjadi investasi yang fenomenal dan menarik ratusan ribu orang untuk ikut membelinya. Alih-alih mendapatkan untung, ada yang malah buntung hingga miliaran rupiah. Kok bisa?

Hal itu diceritakan seorang warga Tangerang, DS. Ia mengaku ikut menambang uang Dogecoin lewat pihak ketiga dengan janji profit 2 persen per hari. Bukannya untung, uangnya malah raib entah ke mana. Berikut cerita lengkapnya yang ditulis dalam sepucuk surat elektronik ke detik's Advocate:

Selamat siang bapak atau ibu.
Saya DS dari Tangerang

Ingin melakukan pelaporan terhadap ***.net dalam kasus penipuan

Dulu pada September 2020 saya mulai mendaftar di ***.net karena tergiur oleh jasa mining mata uang digital Doge dengan kontrak kurang lebih 6 bulanan dan mendapat profit kurang lebih 2% per hari selama 6 bulan. Dan saya mendeposit uang digital doge 300.000 Dogecoin. Makin lama aneh nya setelah saya deposit makin tidak jelas arah tujuannya.

Yang harusnya setiap hari bisa diambil sekitar 200 ribu per hari dalam kurs waktu itu Rp 40 ribuan per Dogecoin. Cuma bisa diambil 5 kali saja. Setelah itu menghilang dengan alasan yang mengundur-undur waktu.



Ternyata bukan saya saja yang kena tipu. Ribuan orang kena tipu. Termasuk dari negara-negara tetangga yang kena tipu dari bisnis mining ***.net

Dan anehnya dari sekian ribu member ***.net, katanya banyak yang sudah melapor ke polisi karena ini penipuan yang sangat besar, mungkin bisa ratusan miliar atau triliunan karena melihat harga jual doge saat ini yang terus melambung.

Saya yang bersangkutan bingung harus mengadu ke mana? Harta sudah tidak ada.

Mau melaporkan katanya sudah banyak, tapi belum ada tindakan. Mohon tolong ditindaklanjuti atau kalau bisa diviralkan

Terimakasih

Untuk menjawab permasalahan di atas, kami menghubungi advokat Alvon Kurnia Palma, SH, MH. Berikut pendapat hukumnya:

Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Maaf kami tidak mendapatkan informasi lebih terkait dengan cara penambangan, skema keikutsertaan bersama pihak ketiga, dan bentuk hukum dari pihak ketiga ini. Meskipun demikian, kami akan mencoba menjawabnya.

Dalam penambangan uang kripto (cryptocurrency) setidaknya terdapat 2 (dua) cara penambangan. Pertama, bergabung kekuatan dengan para penambang lain dalam suatu kolam (pool) untuk mining uang kripto yang kemudian berbagi imbalannya atas hasil yang diperoleh dari mining (pool mining). Kedua, membeli CPU power dari data center yang memiliki perlengkapan untuk melakukan penambangan uang kripto mining cryptocurrency (cloud mining).

Perbedaan antara pool mining dan cloud mining adalah para penambang (miner) cloud mining menambang melalui pihak ketiga yang memiliki data center. Sementara itu, dalam pool mining, para miner langsung menambang bersama penambang lainnya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang memperantarainya kecuali jaringan komputer individual (node).

Setelah kami telusuri, sepertinya metode penambangan yang Bapak lakukan menggunakan metode (cloud mining) dengan menggunakan data center jasa pihak ketiga yang belum saya temukan terdaftar di Kemenkumham atau di kementerian lainnya baik sebagai badan hukum maupun sebagai personal subjek hukum.

Pihak ketiga yang memfasilitasi penambangan kerap menjanjikan iming-iming keuntungan yang besar. Kemungkinan sangat banyak motif pihak ketiga menawarkan calon penambang untuk menggunakan data center-nya. Meski demikian, iming-iming yang besar harus menjadi peringatan awal untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban kriminalitas.

Banyak sekali bentuk kriminalitas saat menambang uang kripto, khususnya menggunakan pihak ketiga (cloud mining) di antaranya upaya pemerasan (blackmail), bursa kripto palsu, pemberian (giveaway), plagiat, malware, bertatap muka, penipuan transfer uang, e-mail yang mengaku-aku dari layanan yang digunakan untuk memperbaiki tapi bertujuan mencuri data pribadi (e-mail phishing), website phishing, Ponzi scheme, menjanjikan keuntungan kepada partisipan berdasarkan sejumlah orang yang berhasil diajak untuk bergabung (pyramid scheme), pemberian hadiah (giveaway), pump and dump, sebagian atau sepenuhnya memblokir akses perangkat kecuali anda membayar tebusan berupa Bitcoin (ransomware) dan coin scam dikutip dari link BitCoin.Org pada 19 April 2021 pukul 21.39 WIB.

Alvon Kurnia PalmaAlvon Kurnia Palma (Foto: Istimewa)

Saat mendaftar pada pihak ketiga ini, paling tidak pendaftar menyerahkan data pribadi yang meliputi alamat e-mail, nomor kontak atau alamat media sosial yang di dalamnya langsung terkoneksi dengan data pribadi lengkap kita. Kesemuanya itu merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Hal ini membuka ruang yang sangat besar setiap orang menjadi korban kriminalitas.

Ikut serta menanamkan uang pada startup yang menambang uang kripto (cryptocurrency) dan mendapatkan iming-iming persentase yang besar adalah bentuk penipuan menggunakan skema Ponzi.

Pengertian dari skema Ponzi ini adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Sebagai suatu skema yang dipergunakan untuk penipuan, maka besar kemungkinan ini stratup ini akan menipu dan penipuan adalah perbuatan yang dilarang.

Sayang sekali saya tidak menemukan pihak ketiga yang Bapak sebutkan sebagai badan hukum (legal entity) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dengan terdaftarnya pihak ketiga tersebut, akan memudahkan bagi negara untuk menjalankan perannya sebagai otoritas yang menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya di Indonesia.

Apa yang Bapak alami terdapat dugaan kuat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang ini terdapat di Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain KUHP dan UU ITE, Bapak sebagai konsumen dari pihak ketiga dapat melaporkan dengan menggunakan Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Demikian jawaban singkat kami, terima kasih.

Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.

"AKP and Partner"
Gedung Dana Graha Ruang 305A
Jalan Gondangdia Kecil
Menteng Jakpus

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh tim detik, para pakar di bidangnya serta akan ditayangkan di detikcom.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Berhubung antusias pembaca untuk konsultasi hukum sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak, kami mohon kesabarannya untuk mendapatkan jawaban.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tonton juga Video: Demam Investasi saat Pandemi, Ada yang Untung dan Merugi

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)