Saksi dari Kemenkeu: Bank Garansi di Ekspor Benur Pungutan, Bukan Pajak

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 18:01 WIB
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo jalani sidang dakwaan hari ini. Ia didakwa terima suap mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster.
Edhy Prabowo (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta -

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Kemenkeu Kurnia Chairi mengatakan bank garansi senilai Rp 52 miliar masuk kategori pungutan dan bukan masuk ke dalam pajak. Kurnia mengatakan bank garansi itu tidak ada dasar hukumnya jika ingin dihibahkan untuk negara.

Hal itu disampaikan Kurnia saat bersaksi dalam sidang korupsi benur Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021). Awalnya, ada saksi lain dari Kementerian Kelautan Perikanan bernama Rina selaku Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Rina dalam sidang dicecar jaksa terkait dasar hukum pembentukan bank garansi. Rina mengatakan bank garansi tidak punya dasar hukum dan hanya bergantung pada ketersediaan eksportir untuk menyetor uang di bank garansi.

"Kami berasumsi PP PNBP keluar 2 bulan dan akan berlaku surut, tapi ternyata tidak bisa keluar 2 bulan karena semua terhenti dengan UU CK (Cipta Kerja) yang harus diselesaikan dengan cepat, jadi (bank garansi) komitmen teman-teman eksportir," jelas Rina.

"Dasar hukum apa?" tanya jaksa.

"Kesediaan para eksportir saja," jawab Rina singkat.

Rina mengatakan pembentukan bank garansi itu untuk menampung uang komitmen pengusaha ekspor yang sudah menjalankan ekspor, sambil menunggu revisi PP PNBP ekspor benur terbit. Nantinya, kata dia, uang yang berada di bank garansi itu dihibahkan ke negara.

"Apakah dalam komitmen itu ada yang disebut hibah?" tanya jaksa lagi.

"Saya tidak detail isinya, tapi emang dibaca bersedia menghibahkan itu ke negara kalau PP PNBP tidak terbit," ucap Rina.

Merujuk pernyataan Rina itu, Kurnia selaku pejabat Kemenkeu mengatakan uang itu kategorinya bukan pajak. Tetapi, pungutan liar.

"BAP 10: tidak bida dikategorikan sebagai penerimaan pajak bukan pajak karena saat ini yang masih berlaku PP Nomor 75 tahun 2015, dan apabila pungutan setoran jaminan yang diserahkan oleh pihak di KKP untuk kepentingan ekspor benih bening lobster (BBL) maka dari sisi PNBP dapat disebut sebagai pungutan yang belum ada dasar hukum. Betul BAP Saudara?" tanya jaksa ke Kurnia.

Kurnia membenarkan pernyataan itu. Menurutnya, itu bukan hanya pendapat pribadi dia tetapi juga sesuai aturan BPK RI.

"Ya. Jadi kalau dalam PNBP biasanya setiap tahun akan lakukan pemeriksaan, jika ditemukan adanya pungutan-pungutan yang belum ada dasar hukumnya, maka itu kategori seperti itu (pungutan), biasanya," jelasnya.

Saksi Sebut Perusahaan Punya Bank Garansi Sebelum Ekspor Benur

Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta), Habrin Yake, mengatakan perusahaan ekspor sudah memiliki bank garansi sebelum ekspor benur berjalan. Padahal, kata Habrin, saat itu pihak KKP belum meminta pengusaha membentuk bank garansi untuk menampung PNPB itu.

"Apa saat Saudara tanda tangan, mereka semua sudah membuat garansi bank?" tanya jaksa.

"Sudah membuat. Jadi sebelum mereka ekspor mereka ada jaminan bank garansi itulah sebagai komitmen," kata Habrin.

Habrin juga mengaku tidak tahu tentang pengelolaan uang di bank garansi Rp 52 miliar itu. Dia mengaku tidak tahu maksud dan tujuan pembentukan bank garansi itu.

"Saya tidak mengerti. Saya udah sampaikan di BAP terkait komitmen (bank garansi), saya tidak mengetahui maksud dan arahnya," kata Habrin.

Diketahui, dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa Edhy Prabowo. Dalam dakwaan terkait bank garansi, Edhy disebut mengarahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Selanjutnya, Habrin Yake menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL.

Edhy didakwa didakwa menerima suap dengan total senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Penerimaan suap ini disebut jaksa dilakukan Edhy bersama stafsus, sekretaris pribadi, dan seorang swasta dari PT ACK.

(zap/dhn)