3 Pejabat Jadi Tersangka, Pelindo III Beri Bantuan Hukum

Sui Suadnyana - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 13:03 WIB
Gedung Polda Bali (YouTube Bid Humas Polda Bali)
Foto: Polda Bali tengah mengusut dugaan penggelapan dana regas atas proyek liquefied natural gas (LNG) (YouTube Bid Humas Polda Bali)
Denpasar -

Seorang direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bersama dua pejabat PT Pelindo Energi Logistik (PEL) ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penggelapan dana regas atas proyek liquefied natural gas (LNG). Pihak manajemen Pelindo III mengaku menghormati proses hukum yang berjalan.

"Jadi kami akan kooperatif, akan bekerja sama, tidak akan menghalangi proses penyidikan. Artinya kami akan koorperatif. Kami terbuka dan kami menghormati segala prosesnya hingga akhir nanti," kata Vice President Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo), R Suryo Khasabu, saat dihubungi detikcom dari Denpasar, Rabu (21/4/2021).

Suryo mengatakan, pihak manajemen cukup terkejut dengan adanya penetapan tersangka terhadap direksi Pelindo III oleh Polda Bali. Meskipun begitu, pihaknya hingga kini masih memegang asas praduga tak bersalah sampai ada penetapan hukum bersifat final dan mengikat.

Ketiganya diketahui berinisial KS, yang menjabat Direktur Teknik PT Pelindo III. Sebelum menduduki jabatan itu, KS sebelumnya menjabat Direktur PT Pelinfo Energi Logistik (PEL). Tersangka lainnya adalah WS, yang menjabat Direktur Utama PT PEL dan IB selaku General Manager (GM) PT PEL Regional Bali Nusra.

Dia mengatakan ketiga orang yang ditetapkan tersangka oleh Polda Bali sampai detik ini masih menjadi bagian dari Pelindo III. Bahkan pihak manajemen bakal memberikan pendampingan hukum terhadap para tersangka.

"Tentunya kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Jadi selama belum ada ketetapan yang bersifat final dan mengikat, kami masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kepada para tiga orang tersebut tetap menjadi bagian dari kami, dan kami akan tetap memberikan pendampingan hukum untuk melewati proses ini," terang Suryo.

"Jadi kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Jadi untuk saat ini manajemen belum berbicara pencopotan jabatan dan sebagainya karena kami melihat perkembangan selanjutnya," imbuhnya.

Sementara itu, Suryo mengatakan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa meski ada penetapan tersangka oleh Polda Bali. Sebab PT Pelindo III sudah mempunyai sistem tertentu yang mengatur operasional perusahaan.

"Kalau dari sisi operasional kami tidak terganggu apapun. Artinya operasional perusahaan tetap berjalan karena kami sudah ada sistem yang mengatur itu. Kami tidak bergantung pada orang. Jadi intinya adalah kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik dan kami tetap bisa melayani pelanggan dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menetapkan tiga orang oknum direksi BUMN sebagai tersangka. Mereka ditetapkan tersangka lantaran diduga melakukan penggelapan dana regas atas proyek liquefied natural gas (LNG). Proyek ini berada di dermaga selatan Jalan Pelabuhan Benoa, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Yuliar menerangkan kasus ini bermula saat anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power (IP), menjalin kerja sama dengan PT Benoa Gas Terminal (BGT) pada 2016 dan berakhir pada Mei 2021. Kerja sama itu berupa pengembangan tenaga listrik dengan sistem LNG. Dalam perjanjiannya, PT BGT membangun kapal Lumbung Dewata yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gas dan masuk dalam proses tegas.

Pada 2017, kapal tersebut dilunasi oleh PT PEL. Begitu kapal dilunasi, mereka membuat adendum. Dalam adendum ditegaskan bahwa meskipun kapal dilunasi, regas tetap dilaksanakan oleh PT BGT.

Proses perjanjian tersebut mulanya tak ada masalah. Namun, pada 2019, IB selaku General Manager (GM) PT PEL Regional Bali Nusra mengeluarkan surat untuk mengambil alih Kapal Lumbung Dewata dengan alasan akan ada pergantian kru. Saat itu, KS masih menjabat Direktur PT PEL.

"Karena menurut PEL ada alasan pergantian kru sehingga nanti menghalangi untuk proses itu (regas), tiba-tiba 100% dibilang FOU ini miliknya PEL, kemudian diambil alih untuk regasnya juga. Otomatis mereka kan merasa dirugikan di situ. Karena di situ (proses regas) ada suatu hasil yang didapatkan," terang Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho.

Saat proses regas dilakukan oleh PT BGT, keuntungan yang berhasil didapatkan dari proses regas itu berkisar Rp 1-2 miliar. Sejak diambil alih pada 2019, sampai saat ini sudah terhitung hampir 22 bulan sehingga PT BGT diduga mengalami kerugian sekitar Rp 40 miliar.

Sementara itu, WS, yang menjabat Direktur Utama PT PEL, dalam perkara ini menyalahgunakan vaporizer yang dimiliki oleh PT BGT. Vaporizer tersebut stikernya diganti dan dipindahkan ke suatu FIU di bawah kendali PT PEL. PT BGT pun merasa keberatan terhadap hal tersebut.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Polda Bali masih mengembangkan kasus tersebut. Ketiga tersangka juga saat ini belum ditahan.

Tonton juga Video "Ditahan KPK, RJ Lino: Saya Senang Sekali":

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)