NasDem Nyatakan Tak Cawe-cawe Urusan Menteri Investasi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 13:50 WIB
Martin Manurung
Martin Manurung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah nama menguat sebagai calon menteri investasi dalam reshuffle kabinet terdekat. Ketua DPP NasDem Martin Manurung menyatakan partainya tidak akan cawe-cawe urusan menteri investasi.

Martin Manurung awalnya menyebut NasDem tak mencampuri urusan reshuffle kabinet dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain nama Bahlil, informasi yang dihimpun, ada nama anggota DPR RI Fraksi NasDem Rapsel Ali dan tokoh muda NU Witjacksono.

"Itu prerogatif Presiden lah. NasDem kan selalu tidak mau mencampuri hal-hal seperti itu. Sebagai pendukung pemerintah, kita serahkan sepenuhnya pada Presiden," kata Martin kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Martin kemudian ditanyakan soal tiga nama kuat tersebut yang cocok untuk bermitra dengan Komisi VI DPR RI. Martin menyebut nama Bahlil cukup baik. Namun dia menegaskan seluruh keputusan berada di tangan Presiden Jokowi.

"Menurut saya, Pak Bahlil cukup baik. Tapi keputusan soal kabinet itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya wewenang sepenuhnya di tangan Presiden," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Pos Kementerian Investasi sebelumnya disebut-sebut jadi pos panas dalam isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II. Informasi yang dihimpun, ada lebih dari satu calon menteri investasi.

Persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

Alhasil, Jokowi harus menunjuk seseorang menjabat Menteri Investasi. Ada kabar Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia akan di-upgrade jadi Kementerian Investasi.

"Bisa jadi karena Bapak Presiden Jokowi melihat bahwa dengan selesainya UU Ciptaker untuk mendorong masuk investor asing lewat FDI maupun investasi dalam negeri, maka perlu BKPM dinaikkan statusnya sebagai kementerian, bukan lagi sebagai badan, walaupun selama ini BKPM sebagai badan setingkat menteri," ujar anggota Komisi XI DPR, Misbakhun.

(rfs/gbr)