Walkot Depok Serahkan Kasus Dugaan Korupsi Damkar ke Kemendagri

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 12:45 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris
Wali Kota Depok Mohammad Idris (Foto: Sachril/detikcom)
Depok -

Anggota Damkar Depok, Sandi Junior Butar Butar viral usai membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu dan potongan insentif di institusinya. Wali Kota Depok Mohammad Idris menyerahkan kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ya sudah diserahkan (kasus dugaan korupsi damkar Depok) ke irjen, tanya ke kementerian, nanti kita tunggu. Ini sudah bergulir. Kita tunggu dan kita kawal bahwa hasil dari pemeriksaan Irjen Kemendagri ini akan memberikan sesuatu hal yang clear dari semua masalah," kata Idris, di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kota Depok, Jawa Barat Selasa (20/4/2021).

Idris kembali menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ikut mengawal kasus dugaan korupsi ini bersama Kemendagri. Sandi pun, disebutnya mendapat perlindungan hukum.

Dia pun membantah Sandi mendapatkan intimidasi dan surat peringatan (SP) usai petugas damkar ini membongkar dugaan korupsi.

"Semua warga negara Indonesia yang melakukan apapun, kegiatan apapun di alam Indonesia, itu mendapatkan perlindungan. Dan ini sudah (ada di) Undang-Undang," ucapnya.

"Tidak benar, tidak ada intimidasi (ke Sandi). Kalau memang ada, kita minta bukti, kirimkan ke saya. Tidak ada SP. Sudah kita clearkan tidak ada SP," tambah Idris.

Sebelumnya, awal mula dugaan korupsi di kalangan internal Damkar Depok mencuat setelah Sandi membongkarnya di media sosial. Dugaan korupsi tersebut dibongkar dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok.

Sandi membawa poster bertulisan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!'.

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dia dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi mengatakan ada dugaan pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu.

Dia mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya seusai aksinya itu. Dia juga mengaku dijutekin.

Kejaksaan Negeri Depok juga mulai menyelidiki dugaan korupsi pengadaan sepatu di Dinas Damkar Depok. Kejari menyebut telah mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan korupsi sepatu damkar tersebut sejak bulan Maret.

(sab/isa)