Dishub DKI Bakal Setop Operasi Travel Nakal di Masa Larangan Mudik

Kadek Melda Luxia - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 00:23 WIB
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Foto: Wilda/detikcom
Jakarta -

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengantisipasi hadirnya travel gelap yang nekad membawa penumpang di masa larangan mudik lebaran 2021. Ada operasi penyetopan yang dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait.

"Jadi kami sudah komit dan sudah ada arahan dari Pak Karkolantas. Terakhir juga dari Pak Menteri Perhubungan ada pertemuan dengan kami. Dengan Pak Menteri, Pak Dirjen Hubdar. Jadi setiap pelanggaran layanan antar kota dalam masa larangan mudik tahun ini tentu akan dilakukan layanan stop operasi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (19/4/2021).

Syafrin berkomitmen melakukan penyetopan bagi travel dan angkutan umum yang bandel meski sudah ada larangan mudik. Mereka akan diizinkan kembali untuk keluar masuk Jabodetabek setelah aturan larangan mudik berakhir.

"Jadi bagi angkutan umum maupun travel gelap, ini akan kami laksanakan secara konsisten. Begitu didapatkan pelanggaran, kami akan lakukan stop operasi, kemudian dikeluarkan setelah larangan mudik ini berakhir," tuturnya.

Syafrin menyampaikan pihak Dirlantas Polri dapat mengidentifikasi mana kendaraan travel gelap yang hendak mudik dan kendaraan pribadi yang mendapat pengecualian untuk ke luar kota. Dia menyebut polisi sudah memiliki pengalaman untuk membedakan hal tersebut.

"Tentu itu mudah diidentifikasi. Rekan Dirlantas sudah punya pengalaman terkait dengan hal ini. Tahun lalu 400an lebih sudah dilakukan penahanan mobil travel gelap. Dan tahun ini berdasarkan itu sudah sangat mudah untuk mengidentifikasi mana yang melakukan pelanggaran dan mana yang memang benar-benar pergerakannya karena keperluan mendesak dan mendapatkan pengecualian seiring dengan ketentuan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021. SE tersebut berisi tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan.

SE Nomor 13 Tahun 2021 itu ditandatangani oleh Kepala BNPB selalu Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 berlaku 6-17 Mei 2021. SE tersebut berisi larangan warga melakukan perjalanan mudik.

Namun ada pengecualian bagi sektor distributor logistik hingga pelaku perjalanan dengan kebutuhan mendesak. Kategori perjalanan mendesak itu adalah perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil didampingi oleh satu orang anggota keluarga, hingga kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

(aik/aik)