Hitungan Pengacara Sandi Dugaan Korupsi Damkar Depok Rugikan Negara Rp 1 M

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 17:38 WIB
Sandi dan Razman
Sandi dan Razman (Karin/detikcom)
Jakarta -

Kuasa hukum Sandi Butar Butar, Razman Arief Nasution, melakukan simulasi penghitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok. Penghitungan Razman, dugaan korupsi di Damkar Depok merugikan negara Rp 1 miliar.

"Hampir Rp 1 miliar kerugian negara. Sudah kami hitung tadi, kurang-lebih Rp 1 miliar kerugian negara," ujar Razman kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Kemudian Razman menjelaskan simulasi penghitungannya, khususnya soal dugaan korupsi pengadaan sepatu personel damkar. Menurutnya, markup untuk sepasang sepatu mencapai Rp 500 ribu.

"Satu pasang sepatu itu bisa dikorupsi sekitar setengah harganya dari harga sepatu yang anggarannya Rp 850 ribu, dan ternyata dicek harganya Rp 400-300 ribu. Jadi satu sepatu bisa diduga di-mark up Rp 500 ribu. Jadi 1 sepatu bisa diduga di-mark up Rp 500 ribu kali 150 karyawan damkar," papar Razman.

"Bisa kebayang nggak? Terima baru sekali, anggaran sudah berjalan setahun, dan dia cek ke teman-teman di Damkar lain itu sudah minimal tiga kali pencairan, mereka baru sekali," imbuhnya.

Razman mengklaim memiliki bukti rekaman terkait pengakuan markup anggaran Damkar Depok. Bukti tersebut diberikan kliennya, Sandi.

"Pengakuan rekaman. Ada rekaman yang disimpan Sandi dan itu sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan. Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan markup anggaran," tutur Razman.

Diberitakan sebelumnya, anggota Damkar Depok Sandi Junior Butar Butar terus melakukan upaya untuk membongkar dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok. Melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Sandi meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris diperiksa.

"Kalau ini terjadi, kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok," ujar Razman di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4).

(zak/zak)