Ini Respons Ketua DPD RI Soal Desakan Cirebon Jadi Provinsi

Nurcholis Maarif - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 16:06 WIB
DPD RI
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku memaklumi dan memahami adanya desakan pemekaran provinsi baru di Jawa Barat, yakni Provinsi Cirebon. Ini mengingat Provinsi Jawa Barat sangat luas dengan jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa di tahun 2020.

"Saya sudah pernah sampaikan ke Gubernur Ridwan Kamil, bahwa Jawa Barat termasuk dalam daftar yang ada di DPD RI untuk diperjuangkan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru, termasuk pemekaran sejumlah kabupaten di Jabar," tandas La Nyalla dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Hal itu diungkapkannya di sela reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Senin (19/4/2021). La Nyalla mengatakan Jawa Barat dengan penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa memiliki 38 kabupaten/kota.

"Begitu juga jumlah desanya, Jabar hanya memiliki sekitar 5.000 desa. Sementara Jatim ada 7.700-an desa,"ungkapnya.

Oleh karena itu, Senator asal dapil Jatim ini memaklumi dan memahami keinginan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar. Baik itu pemekaran kabupaten, maupun keinginan untuk pembentukan Provinsi Cirebon.

Ia mengingatkan hanya saja DPD RI masih menagih janji pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait DOB tersebut. Sehingga dapat segera dimulai adanya daerah persiapan, sebelum masuk ke DOB.

"Persiapan selama 3 tahun ini sekaligus menguji kemampuan fiskal daerah. Karena ini penting," tukasnya.

"Banyak DOB tetapi tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup, akibatnya berharap penuh dari dana transfer pemerintah pusat. Inilah yang membuat pemerintah melakukan moratorium hingga hari ini. Selain karena pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah pusat," urai ketua dewan kehormatan Kadin Jatim itu.

Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, La Nyalla beserta Komite I DPD RI yang membidangi DOB bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Saat itu, DPD RI menyampaikan daftar calon DOB yang sudah pantas untuk dilakukan masa persiapan. Hanya saja, DPD RI masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah terkait.

(ega/ega)