MK Gelar Sidang Gugatan UU Cipta Kerja, Aturan PKWT Diuji Organisasi Buruh

Andi Saputra - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 13:03 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon dari organisasi buruh menguji 54 pasal yang dinilai merugikan hak-hak buruh.

"Sebelumnya, Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto (para pemohon) selaku pemberi kuasa telah diperbaiki menjadi organisasi atau badan hukum bernama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai pemberi kuasa. Dalam surat kuasa, kami juga telah mencantumkan seluruh pasal, sebanyak 54 pasal, yang kami persoalkan dalam pengujian undang-undang ini. Atau setidak-tidaknya 27 pasal dalam UU Cipta Kerja ini," kata kuasa hukum pemohon, Harris Manalu, dalam sidang di gedung MK yang disiarkan di website MK, Senin (19/4/2021).

Sidang pendahuluan itu dipimpin oleh ketua majelis Suhartoyo dengan anggota Wahiduddin Adams dan Daniel Yusmic. Sidang tersebut digelar secara daring dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pemohon memperbaiki permohonan menjadi hanya Pemohon. Tidak ada lagi Pemohon I dan Pemohon II, yaitu KSBSI yang menjadi Pemohon. Sedangkan dalam Kewenangan Mahkamah, Pemohon antara lain menambahkan UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK.

Berikutnya, dalam kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon telah diuraikan lebih rinci lagi, seperti diatur sejumlah pasal dalam UUD 1945. Misalnya mengenai kerugian untuk berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat, kerugian bebas dari perlakuan diskriminatif, dan lainnya.

Kemudian dalam alasan pengujian formil, Pemohon mencantumkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Pemohon juga menambahkan ketentuan-ketentuan yang disimpangi atau tidak dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Di samping perbaikan permohonan yang telah disebutkan tadi, Pemohon juga melakukan perbaikan alat bukti dengan menambahkan 10 bukti," ujarnya.



Sebelumnya, judicial review UU Cipta Kerja diajukan oleh Elly Rosita Silaban (Pemohon I) dan Dedi Hardianto (Pemohon II) dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Pemohon melalui tim kuasa hukumnya melakukan pengujian formil Bab IV UU Cipta Kerja dan pengujian materiil Bab IV Bagian Kedua UU Cipta Kerja, yakni Pasal 42 ayat (3) huruf c:

Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Juga Pasal 57 ayat (1):

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Pasal 57 ayat (2):

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kemudian Pasal 59 ayat (1):

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Menurut para Pemohon, muatan materi Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena mengurangi, mendegradasi hak-hak asasi pekerja dan serikat pekerja dari yang sudah diatur dalam UU No. 13/2003, serta bertentangan dengan filosofi Pancasila, serta secara sosiologis muatan materinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pekerja/buruh, dan menimbulkan kekosongan hukum di bidang hubungan industrial.

"Selain itu, materi muatan tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia dan sejumlah instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO dan DUHAM," papar pemohon.

(asp/idn)